Oleh : Loa Murib
Aparat keamanan terus berupaya memberikan tindakan tegas terukur kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dengan adanya tindakan tegas tersebut maka diharapkan tidak ada lagi gangguan keamanan yang menargetkan aparat keamanan maupun Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cenderawasih.
Pada abad ke-21 ini, konflik di berbagai belahan dunia terus menjadi tantangan global, dan salah satu daerah yang mengalami tantangan serius adalah Papua, yang terletak di timur Indonesia. Gerakan Kemerdekaan Papua atau yang dikenal sebagai KSTP (Kelompok Separatis Teroris Papua) telah menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Sebab, Kelompok tersebut tidak saja berani menyerang aparat keamanan namun juga rakyat sipil termasuk OAP.
Salah satu aksi kekerasan KST yang terbaru adalah penyerangan terhadap anggota TNI yang sedang bertugas melindungi masyarakat pada Kamis (30/11) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurut Kepala Penerangan Kostrad Kolonel (Inf) Hendhi Yustian, kejadian tersebut mengakibatkan dua orang personel TNI dari Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) gugur tertembak.
Sebelumnya, empat prajurit Pandawa Kostrad gugur setelah kontak tembak dengan KST di Distrik Paro, Nduga, Sabtu (25/11). Dalam insiden tersebut, jumlah korban yang dievakuasi sebanyak enam prajurit dengan rincian empat gugur, satu luka tembak bagian kaki, dan satu luka tembak bagian perut dan dalam kondisi kritis. Dalam informasi tersebut, disebutkan evakuasi korban menggunakan Heli jenis Bell milik TNI Angkatan Darat yang bertolak dari Mimika menuju Paro, Kabupaten Nduga
Diberitakan sebelumnya, terjadi kontak tembak antara TNI Pos Paro di Distrik Paro, Kabupaten Nduga denga KSTP dari Kodap III Ndugama-Derakma, pada Sabtu, 25 November 2023. Dalam kejadian itu dilaporkan enam orang prajurit TNI tertembak, empat diantaranya gugur.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa empat prajurit yang gugur ditembak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KSTP di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, telah dievakuasi ke kampung halaman. Keempat prajurit yang gugur itu dari Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut menyampaikan duka cita atas gugurnya keempat prajurit. Serangan ini menunjukkan eskalasi kekerasan yang harus segera diatasi.
Pemerintah secara tegas merespons serangan ini dengan langkah-langkah tumpas habis untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan di wilayah tersebut. Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena mengatakan bahwa dua anggota TNI yang tertembak di Nduga sudah dievakuasi dan sudah dirawat di IRD RSUD Mimika. Kondisi kedua anggota tersebut stabil dan sedang dalam penanganan medis.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggapi serangan-serangan tersebut. Strategi tumpas habis diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan dan memulihkan ketertiban di Papua. Ini mencakup penguatan kehadiran militer, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan pendekatan holistik untuk menyelesaikan akar penyebab konflik.
Situasi di Papua tidak hanya menjadi masalah internal Indonesia. Komunitas internasional perlu berperan aktif dalam mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan kelompok yang ingin otonomi atau merdeka. Peningkatan koordinasi dan kerja sama internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dan mendukung upaya rekonsiliasi.
Berbagai teror dan aksi brutal KST Papua tersebut telah membuat rasa takut di masyarakat Papua. Tindakan kelompok separatis ini tidak ubahnya seperti teroris yang membuat keamanan dan stabilitas wilayah terganggu, yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
KST serta aneka kelompok separatis memang harusnya ditumpas abis, mereka telah meresahkan warga asli maupun pendatang. Sebab mereka tak memiliki rasa takut sekalipun, bahkan saat kematian menjelang. Karena terus saja tiada hentinya menyebarkan berbagai macam aksi teror yang sangat keji dan sama sekali tidak manusiawi, tentunya KST Papua harus benar-benar bisa ditumpas habis oleh aparat keamanan demi menegakkan hukum dan juga untuk bisa menjamin situasi yang kondusif hingga mampu mengembalikan kedamaian dan ketenteraman di Bumi Cenderawasih.
Langkah-langkah tumpas habis sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa operasi keamanan dilakukan dengan mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional. Keterbukaan dan akuntabilitas harus diutamakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melibatkan masyarakat dalam proses rekonsiliasi.
Langkah-langkah tumpas habis harus sejalan dengan upaya pembangunan di Papua. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan perlu diintegrasikan agar masyarakat Papua merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah. Peningkatan infrastruktur dan akses ke layanan dasar akan membantu mengatasi akar penyebab ketidakstabilan di wilayah ini.
Situasi di Papua menuntut respons yang cermat dan terukur dari pemerintah Indonesia. Langkah-langkah tumpas habis harus sejalan dengan hak asasi manusia dan didukung oleh upaya pembangunan yang berkelanjutan. Komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam mendorong dialog dan perdamaian di Papua. Hanya melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat berharap melihat terciptanya stabilitas jangka panjang di wilayah ini
Keberadaan KST seperti benalu yang merusak rasa persatuan yang telah dibentuk. Mereka tak henti-hentinya mengkampanyekan kemerdekaan yang ternyata mereka hanya diperalat oleh kepentingan segelintir orang. Oleh karena itu, masyarakat mendukung upaya penumpasan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya
Sabtu, 02 Desember 2023
Silakan tulis komentar Anda
