BERITA JOGJA

trending

internasional

Ad Placement

Foto

opini

Rabu, 29 Mei 2024

Pemuda Berperan Penting Lawan Radikalisme dan Terorisme pada Dunia Digital

Oleh: Linda Permata

Para pemuda memiliki peranan yang sangat penting untuk melawan penyebaran paham atau ideologi radikalisme dan terorisme, khususnya pada dunia digital serta media sosial, yang mana menjadi wilayah paling akrab mereka kunjungi.

Belakangan ini, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membuat masyarakat sangat mudah untuk mengakses atau berkunjung di dunia digital serta media sosial.

Padahal, di dalam sana bisa menjadi salah satu tempat yang sangat rawan karena antara kebenaran ataupun kepalsuan bisa sangat sulit membedakannya. Bahkan tidak jarang orang termanipulasi dan terprovokasi hanya karena berasal dari dirinya melihat suatu unggahan dalam media sosial.

Karena sifat dunia digital yang memungkinkan siapapun, kapanpun dan di manapun mampu menyebarluaskan apapun, hal tersebut seringkali menjadi sasaran empuk oleh para agen propagandis paham radikalisme untuk terus menyebarkan ajaran mereka demi mencari simpatisan.

Terlebih, ketika mengetahui bahwa dunia digital atau media sosial merupakan tempat yang sangat sering anak muda kunjungi, yang mana biasanya memang para pemuda memiliki sifat cenderung masih labil dan berupaya mencari jati diri mereka, maka momentum itu juga seringkali menjadi sasaran oleh para propagandis radikalisme dan terorisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel mengingatkan kepada semua pihak akan perlunya terus meningkatkan kewaspadaan secara bersama-sama karena menanggapi adanya fenomena akan radikalisme online yang terus membuka jalan untuk aksi secara ‘lone wolf’. Pola tersebut kerap kali menyasar para remaja, anak dan juga perempuan sehingga mendorong semakin masifnya dunia digital, yang memungkinkan tercipta sebuah radikalisasi.

Adanya fenomena tersebut bisa tertanggulangi dengan cara terus membangun kesadaran publik secara bersama melalui upaya melawan radikalisme dan terorisme di dunia digital. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah agar masyarakat memiliki ketahanan diri sehingga dapat terhindar dari berbagai ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT RI, Irfan Idris mengaku bahwa pihaknya terus berupaya untuk mencerdaskan masyarakat agar mampu menyaring dan menyikapi bagaimana kemunculan berbagai macam konten yang bermuatan akan radikalisme dan banyak tersaji di dunia maya.

Menurutnya, seluruh komponen bangsa dari segenap lapisan elemen masyarakat memang harus cerdas digital agar mereka dapat menyaring seluruh narasi di media sosial. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga terus berupaya mencerdaskan masyarakat agar lebih melek pada perkembangan teknologi serta kemajuan informasi.

Oleh karena itu, segala bentuk jenis konten radikal di dunia digital harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak. Sebab, jika terus mengalami pembiaran, maka konten tersebut akan berdampak pada merusak kelompok rentan seperti perempuan, anak dan remaja.

Dalam upaya untuk membendung adanya penyebaran konten radikalisme terus berpenetrasi di media sosial yang membawa pesan akan kekerasan dan memecah belah bangsa, maka sinergita semua pihak menjadi hal penting dalam menyuarakan nilai-nilai kebangsaan.

Sampai saat ini, paham atau ideologi radikalisme masih terus menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Terlebih, dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi, maka target penyebaran paham tersebut kini menyasar kepada generasi muda yang sangat akrab dengan internet.

Terhadap kalangan Generasi Z saat ini, kelompok radikal terus menggunakan internet dan media sosial untuk melancarkan berbagai macam ide radikal mereka supaya dapat semakin mudah terjangkau dengan sangat luas.

Biasanya para anak muda yang sangat mudah untuk terpapar oleh ajaran radikalisme adalah mereka yang baru saja mendalami agamam kemudian terdapat faktor lain seperti mereka memang ingin menunjukkan eksistensi dirinya.

Dengan terus menyebarkan berbagai gerakan jihad melalui media sosial, terlebih dengan penggunaan etos untuk melawan penindasan kepada Kaum Muslin, maka hal tersebut biasnaya yang membuat para generasi muda akan jauh lebih mudah terpikat.

Adanya media sosial jelas membuat proses radikalisme kini semakin bergeser, di mana mereka kerap membuat orang bisa dengan sangat mudah bergabung lewat jaringan sosial. Karena dengan demikian memungkinkan kelompok radikal untuk terus bergerak melawan kelompok multikulturalisme.

Harus ada sebuah edukasi dan peningkatan akan wawasan bagi para pemuda agar mereka bisa lebih memahami mengenai bahayanya paham radikalisme, mengingat penyebaran ideologi bertentangan dengan nilai luhur bangsa itu sangat masif terjadi kepada anak muda di media sosial.

Apabila para anak muda penerus generasi bangsa tersebut mendapatkan didikan yang benar, maka bukan tidak mungkin para pemuda tersebut juga bisa menjadi garda terdepan untuk memberikan edukasi pada teman sebaya mereka dan juga membuat banyak konten di media sosial atau dunia digital untuk melawan balik dan menangkal radikalisme.

*) Pengamat Sosial Budaya

Mengawal Sidang MK Dalam Pembuktian PHPU Pileg 2024

Oleh: Rudi Herlambang

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang pembuktian pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), khususnya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 ini hingga sebanyak 106 perkara.

Keseluruhan perkara dalam sidang pembuktian PHPU tersebut meliputi pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupatan atau Kota. Menurut Juru Bicara (Jubir) MK, Fajar Laksono, sebanyak 106 perkara itu akan terus pihaknya gelar selama satu pekan lamanya.

MK akan menggelar sidang lanjutan 106 perkara PHPU Pileg dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi atau ahli pada tanggal 17 Mei 2024 - 3 Juni 2024. Dalam menangani ratusan perkara tersebut di tahap pembuktian, MK menggunakan format tiga panel. Dengan adanya format tiga panel itu, maka kesembilan hakim MK akan dibagi menjadi tiga untuk menangani sidang pembuktian pada ruangan yang saling berbeda.

Sebanyak 106 perkara tersebut, dalam satu perkaranya memungkinkan untuk setiap pihak diperkenankan menghadirkan hingga sebanyak 6 saksi atau ahli. Tidak sekedar memungkinkan menghadirkan banyak pihak, namun hal tersebut mencerminkan bagaimana MK terus hadir untuk mendengarrkan seluruh keterangan pihak yang bersengketa termasuk juga melakukan pemeriksaan hingga mengesahkan alat bukti tambahan.

Hakim MK, Arief Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menyampaikan bukti tambahan mereka dalam Sidang Pileg 2024 dalam waktu setidaknya satu hari sebelum sidang berlangsung dan pada hari kerja. Apabila ternyata terdapat pihak yang melakukan penyampaian namun tidak sesuai, maka hal tersebut akan tetap bisa menjadi bahan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengimbau kepada seluruh pihak terkait yang berperkara dalam sengketa Pileg 2024 di MK agar mereka bisa sesegera mungkin menyerahkan semua alat buktinya.

Karena dengan adanya penyerahan alat bukti sesegera mungkin, maka nanti hal tersebut akan langsung mendapatkan respon oleh banyak pihak pada sidang pembuktian berlangsung. Sehingga alangkah baiknya jika pihak yang berperkara mampu mengambil kesempatan emas tersebut untuk menyampaikan alat bukti mereka sebelum sidang pembuktian berakhir.

Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai MK, maka sama saja juga dengan membicaraka terkait dengan seperti apa sejarah dari perkembangan lembaga negara dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sebagai informasi, yakni sebelumnya Indonesia pernah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi terhjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memuat pula bagaimana sistem ketatanegaraan di Tanah Air.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka kini kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa keberadaan MK sebagai lembaga negara yang juga sekaligus melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk bisa menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan pada negeri ini.

Melalui adanya pendekatan secara fungsional yakni check and balances system, maka hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang itu sebenarnya bukan hanya membahas perihal perkara jumlahnya dan sekedar untuk menjalankan kewenangannya saja. Melainkan semenjak adanya amandemen dalam UUD 1945, maka menjadikan struktur ketatanegaraan di Indonesia kini sudah tidak lagi secara vertikal.

Melainkan, kini kekuasaan yudikatif, yakni pada MK mampu memiliki fungsi untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bagaimana peranan tersebut menjadikan MK terus berupaya untuk terus menjunjung tinggi berlakunya asas keadilan dan demokrasi di Indonesia.

Karena ada sistem check dan balances tersebut, maka kini Mahkamah Konstitusi juga dapat menjalankan tugasnya berbanding dengan jumlah pembuat Undang-Undang (UU) yang berjumlah ratusan yang terbagi atas beberapa fraksi.

Sejauh ini, pihak MK terus mengalami perkembangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga konstitusi serta menjaga demokrasi di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki prinsip sebagai negara hukum, maka Tanah Air berpedoman pada dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwkilan.

Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka hal tersebut secara historis mengisyaratkan bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia telah melalui beberapa proses, mulai dari mengenal adanya demokrasi parlementer (liberal), demokrasi terpimpin hingga saat ini Tanah Air menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi Pancasila.

Lantaran menjadi pihak yang mampu menjalankan sistem check and balances bahkan juga mampu mengoreksi berjalannya lembaga eksekutif yakni pemerintah dengan legislatif, MK melanjutkan sidang pembuktian PHPU Pileg 2024 hingga sebanyak 106 perkara.

*) Pengamat Sosial Budaya Indo Persada

KPU Pastikan Seluruh PPS Pilkada Jaga Integritas, Profesional dan Netralitas

Oleh: Johan Siahaan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memerintahkan kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk selalu menjaga integritas, profesionalitas dan juga netralitas.

Pasalnya, dengan menjaga ketiga hal tersebut, maka berarti menandakan bahwa pihak penyelenggara Pemilu benar-benar menjunjung tinggi bagaimana berlakunya asas demokrasi, keadilan serta kejujuran di Indonesia.

Dengan demikian, maka perhelatan kontestasi politik pada bulan November 2024 itu akan berjalan dengan lancar, mampu meminimalisasi adanya kemungkinan gangguan. Untuk itu, menjadi sangat penting peranan dari seluruh pihak, utamanya dari PPS sendiri agar mereka senantiasa terus menjaga integritas, profesionalitas serta netralitasnya.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI, Parsadaan Harahap mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tetap berlaku profesional dan juga terus menjaga integritas, utamanya dalam melakukan perekrutan baik itu pada Panitia Pemilihan Suara (PPS) ataupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menjadi sangat penting tatkala proses rekrutmen tersebut, semua pihak terus menjalankan dan juga menaati regulasi yang ada sehingga tidak terjadi sesuatu yang melenceng dari sebagaimana mestinya harus terjadi.

Hal tersebut lantaran dari bagaimana proses perekrutan para anggota PPS hingga PPK tersebut, apabila terus mengedepankan proses yang berintegritas, maka bukan tidak mungkin bagaimana nanti berjalannya pesta demokrasi juga akan penuh dengan orang-orang yang memiliki integritas pula, sehingga demokratisasi di Indonesia tetap berjalan dengan maksimal.

Jika mulai dari perekrutan para anggota Panitia Pemungutan Suara tersebut terus berlaku integritas yang tinggi, maka juga akan berdampak pada bagaimana hasil akhir Pemilihan Suara yang terjadi. Terlebih, momentum Pilkada sendiri juga termasuk salah satu yang sangat penting serta terus menjadi perhatian publik.

Sebaliknya, apabila misalnya hanya dari proses pembentukan badan ad hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan November 2024 saja berlangsung dengan kurang berintegritas, maka masyarakat pun tidak akan mempercayai pihak penyelenggara Pemilu lagi.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sekedar menyiapkan regulasi yang matang saja, melainkan juga menyiapkan berbagai macam aturan secara teknis serta petunjuk teknis (juknis) mengenai bagaimana pembentukan PPS hingga PPK agar asas integritas, profesionalitas dan netralitas tetap terjaga dengan baik.

Pihak KPU RI juga terus mengingatkan kepada seluruh jajaran di daerah untuk benar-benar mampu berfokus dan serius dalam proses perekrutan badan ad hoc Pilkada serentak 2024. Jangan sampai ada pihak yang justru menganggap bahwa proses rekrutmen tersebut merupakan hal sepele atau tidak penting.

Justru bagaimana dari proses perekrutan rekan-rekan yang menjadi penyelenggara badan ad hoc, peranan mereka sangat penting serta memiliki fungsi yang bahkan sangat strategis dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Bagaimana pihak KPU terus menekankan agar segala proses rekrutmen di berbagai daerah terus mengedepankan integritas, salah satunya tercermin dalam Komisi Pemilihan Umum Sumenep yang melantik hingga sebanyak 1.002 panitia pemungutan suara (PPS).

Keberadaan PPS tersebut akan melaksanakan tugas untuk menyukseskan perhelatan (Pilkada) 2024 di wilayah mereka masing-masing, baik itu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun juga pada terhelatnya pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Dengan sangat tegas, Ketua KPU Sumenep, Rahbini memointa kepada seluruh jajaran PPS yang baru saja dilantik agar mereka senantiasa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik mungkin.

Tolok ukur dari bagaimana pelaksanaan tugas serta wewenang yang baik, yakni ketika para Panitia Pemungutan Suara mampu terus menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas mereka dan bisa tunduk patuh atau tegak lurus serta sama sekali tidak menabrak aturan yang ada.. Karena dengan begitu akan tercipta sebuah pemilihan umum yang menjunjung tinggi asas Luber dan Jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pihaknya sangat yakin dan optimistis bahwa para PPS yang dilantik tersebut memiliki kapasitas serta kemampuan yang baik. Bukan tanpa alasan, pasalnya rekrutmen yang terlaksana melalui proses yang panjang dan selektif.

Bukan hanya di Sumenep, namun KPU di wilayah lain seperti Medan Provinsi Sumatera Utara juga terus mengingatkan kepada sebanyak 453 anggota PPS yang tersebar di 151 kelurahan agar mereka semua senantiasa terus menjaga integritas, loyalitas, profesionalitas dan totalitasnya dalam bekerja.

Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah mengatakan bahwa tentu saja sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara, maka mereka harus dapat terus menjaga independensinya sebagai pihak penyelenggara Pemilu, sehingga tidak boleh berlaku secara parsial serta harus terus berlaku adil.

Untuk benar-benar memastikan agar segala proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan dengan lancar, maka KPU RI memerintahkan kepada seluruh jajarannya yakni pihak PPS hingga PPK untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas dan juga netralitas mereka.

*) Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta

Bukti Papua Bagian NKRI, Aparat Keamanan Terus Hadir Wujudkan Kedamaian Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh: Kaleb Tifa )*

Aparat keamanan terus hadir dan membantu mewujudkan kedamaian di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut tentunya hanya demi satu tujuan, yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana juga menjadikan salah satu bukti nyata lainnya bahwa Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kesatuan Papua sebagai bagian integral dari NKRI tentu sama sekali tidak bisa terpisahkan dan menjadi sesuatu yang bersifat final. Maka dari itu, jika ada saja pihak yang masih mempertanyakan hal tersebut, sebenarnya sudah banyak sekali bentuk bukti nyatanya, salah satunya yakni dengan bagaimana keseriusan negara yang terus hadir di Bumi Cenderawasih.

Pengiriman aparat keamanan dari berbagai personel ke wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi tersebut, maka ini sebenarnya merupakan langkah negara untuk mendorong kedamaian dan ketentraman Papua, yang mana nantinya juga jelas sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari NKRI.

Tanah Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat kaya akan berbagai hal, termasuk budaya dan juga sumber daya alam (SDA) di dalamnya. Namun sayangnya, di sana terus terjadi konflik sehingga menyita banyak perhatian atau sorotan.

Bagaimana tidak, jika konflik terus terjadi, maka yang ada hanyalah mendatangkan banyak sekali macam kerugian di berbagai sektor yang seharusnya justru menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri bagi masyarakat Papua tersebut.

Apabila konflik terus terjadi, akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Bumi Cenderawasih, termasuk juga menimbulkan banyak dampak negatif lainnya seperti mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah itu.

Salah satu sumber utama atau permasalahan di Papua, yakni masih saja adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan kelompok bersenjata dan kerapkali melancarkan banyak sekali aksi keji, kejam dan biadab tidak manusiawi sama sekali. Mereka terus melancarkan teror kepada masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Banyak sekali tindak kekerasan dan ancaman yang OPM jalankan, yang mana biasanya juga menyasar kepada siapapun tanpa pandang bulu dan sangat membabi buta, seperti halnya membahayakan pemerintahan, aparat keamanan serta warga sipil sendiri. Oleh karenanya, demi mewujudkan kedamaian di Bumi Cenderawasih, maka penegakan hukum kepada OPM harus sangat tegas, sehingga aparat keamanan personel gabungan TNI dan Polri terus bergerak.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Marsekal Madya Tentara Nasional Indonesia (Marsdya TNI) Donny Ernawan Taufanto membeberkan adanya opsi untuk menangani konflik di Papua, yakni terdapat dua pendekatan.

Pemerintah memang terus mengupayakan semua langkah, pendekatan dan strateginya untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi paling Timur Tanah Air tersebut, namun di sisi lain, pendekatan keamanan juga sangat penting.

Integrasi terus pemerintah upayakan dengan berbagai pihak, bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno dulu hingga sekarang pada kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi).

Pendekatan kesejahteraan di Papua sudah sangat bagus, yang mana terwujud dengan masifnya pembangunan di sana, mulai dari adanya kemudahan akan akses jalan sehingga menjadikan perekonomian lebih maju.

Meski begitu, dengan sangat baiknya upaya pemerintah dalam menggencarkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, nyatanya masih saja ada kelompok tertentu yang tidak puas dan terus memberikan provokasi serta propaganda dengan banyaknya aksi teror mereka.

Tentu hal itu kemudian yang menjadi fokus dari aparat keamanan personel gabungan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan mutlak menjalankan tugasnya demi memberikan perlindungan.

Arahan dari Pemerintah Pusat sudah sangat jelas, bahwa Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh jajaran aparat keamanan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk turut serta dalam mengawal pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kepala Negara menginginkan terjadinya integrasi yang baik dari berbagai program yang terjadi di pusat hingga program daerag, sehingga pihak aparat keamanan mampu melakukan pengawalan pada seluruh kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua.

Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut, yakni sama sekali tidak terlepas dari bagaimana memberikan dukungan penuh pada sisi pembangunan di wilayah Bumi Cenderawasih itu, termasuk pula dari sisi pemekaran wilayah atas terjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) harus terus aman agar semuanya berjalan beriringan.

Sebagai salah satu dari sekian banyak bukti nyata atau konkret yang tidak terbantahkan bahwa Papua termasuk menjadi bagian integral tidak terpisahkan dari NKRI, aparat keamanan terus hadir dan membantu dalam mewujudkan kedamaian di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut bertujuan demi terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat.

)* Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapis Papua

AMN Manado Wadah Pemersatu Seluruh Generasi Muda Indonesia

Oleh: Elsye Tendean

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado merupakan wadah pemersatu bagi seluruh generasi muda di Indonesia, karena di dalamnya menjadi tempat berkumpulnya seluruh pelajar tanpa memandang latar belakang sama sekali, sehingga memungkinkan bagi siapapun meski dari daerah manapun untuk bergabung dan merasakan bagaimana hidup rukun bersama dalam bingkai perbedaan.

Kehidupan secara rukun meski dari berbagai macam latar belakang dalam bingkai perbedaan tersebut menjadi sarana yang sangat baik untuk para generasi muda bangsa agar mereka bisa belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik dan mampu menerapkan nilai toleransi tinggi.

Maka dari itu, keberadaan AMN Manado sendiri sebenarnya merupakan miniatur dan pelatihan kepada para mahasiswa tersebut agar nantinya mereka siap untuk terjun secara langsung di tengah masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang juga saling berbeda.

Salah seorang Aktivis Mahasiswa Manado, Dwi Purnama menilai bahwa dalam gemerlapnya Kota Manado yang menjadi salah satu pusat kehidupan di ujung Utara Indonesia, terdapat sebuah entitas yang mampu menjadi pencerahan bagi seluruh generasi muda bangsa ini. Pencerahan tersebut terwujud dalam AMN Manado.

Program tersebut tidak hanya sekedar menjadi wadah aktivitas bagi para mahasiswa saja, namun juga menjadi tonggak penyatuan dari berbagai macam latar belakang serta ideologi. Maka tidak heran, keberadaan Asrama Mahasiswa Nusantara menjadikan para anak muda tersebut memiliki kekuatan untuk mempersatukan seluruh masyarakat.

Meski di tengah adanya keragaman budaya, agama dan suku, namun AMN Manado mewujudkan semangat persatuan melalui berbagai macam hal seperti dialog, diskusi dan kegiatan sosial.

Hal tersebut menjadikan tumbuhnya rasa persaudaraan yang sangat kuat dari seluruh anak muda penerus generasi bangsa mendatang. Tidak luput juga, dalam program inisiasi Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) tersebut juga melangsungkan berbagai macam kegiatan lain yang sangat positif.

Beberapa dari kegiatan dalam Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu adalah seminar, lokakarya, dan aksi sosial terus menjadi ruang untuk berbagi gagasan, belajar dan bertumbuh bersama.

Seluruh kegiatan yang berlangsung di sana memang bertujuan agar apa yang dahulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa mampu terus bersama tumbuh dalam hati sanubari para generasi muda saat ini.

Lebih lanjut, AMN Manado ternyata juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kesadaran akan berbagai macam isu sosial dan politik yang terus relevan atau mengikuti perkembangan sehingga menjadikan para anak muda tersebut terus terbuka pikirannya dan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia bahkan dunia.

Generasi muda tersebut akan mampu menjadi suara bagi mereka kaum yang tidak terdengan dan juga terus memperjuangkan keadilan, kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Beserta dengan semangat kritis dan proaktif, program inisiasi dari lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu menjadikan para pemuda mampu berkontribusi untuk menciptakan sebuah perubahan yang sangat positif bagi masyarakat.

Senada, Wakil Ketua Kelompok Kerja (Wakapokja) Pembangunan AMN dari Badan Intelijen Negara, Idham Malik mengungkapkan bahwa tujuan utama pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara itu memang sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan tidak terkecuali pula termasuk mereka yang merupakan Orang Asli Papua (OAP).

Sehingga dengan demikian, maka bukan tidak mungkin mereka semua akan dapat saling mengenal dan menghargai budaya masing-masing serta terus menjaga kerukunan dan kekompakan guna semakin memperkuat hubungan antar anak bangsa dalam bingkai NKRI.

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Essy Asiah juga menyampaikan hal yang sama, bahwa memang tujuan pembangunan AMN Manado yakni sebagai wadah untuk mempersatukan para mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya serta agama yang berasal dari beragam daerah di Indonesia.

Maka dari itu, dengan bagaimana tujuan sangat mulia atas pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu, dukungan dari seluruh pihak menjadi sangat penting. Terlebih, keberadaan bangunan tersebut juga merupakan salah satu infrastruktur direktif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi bahwa pembangunan AMN Manado sendiri terdiri dari banyak sekali fasilitas atau sarana dan prasarana yang sangat memadai serta lengkap, yakni adanya tower, gedung pertemuan, ruang serba guna, lapangan olahraga, taman, akses jalan dan area parkir.

Bukan hanya itu, namun gedung tersebut memiliki desain yang mengikuti standar teknis pembangunan negara sebagaimana dalam amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Tentunya seluruh dukungan penuh dari Pemerintah RI termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut, menjadikan pembangunan AMN Manado sukses sebagaimana peruntukannya, yakni menjadi wadah pemersatu bagi seluruh genersi muda di Indonesia.

*) Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cegah Masuknya Logistik dan Senpi pada OPM, Aparat Keamanan Perketat Patroli

Oleh : Ensy Wamena

Aparat keamanan terus memperketat patroli yang bertujuan untuk mencegah masuknya logistik dan juga senjata api (senpi) kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sehingga, dengan adanya pengetatan patroli dari aparat keamanan tersebut, menjadikan OPM kesulitan mendapatkan logistik ataupun menyelundupkan senpi ilegal yang mereka gunakan untuk menyerang dan melancarkan banyak aksi biadab pada warga masyarakat sipil orang asli Papua (OAP).

Apabila Organisasi Papua Merdeka kesulitan mengakses logistik dan sulit juga untuk mendapatkan suplay senpi, maka bukan tidak mungkin hal tersebut juga untuk meredam aksi mereka sehingga kelompok separatis musuh negara itu lebih bisa terkendali.

Pangkala Utama Tentara Nasional Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong terus meningkatkan patroli, khususnya di sekitar teluk dan juga perairan laut untuk mencegak kemungkinan masuknya logistik dan juga senjata api pada OPM. Mengenai pengetatan patroli tersebut, Wakil Komandan (Wadan) Lantamal XIV Sorong, Koloner (Mar) Rio Sukanto mengatakan bahwa langkah itu mereka lakukan dalam upaya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Papua.

Maka dari itu, aparat keamanan terus meningkatkan patroli dan juga melakukan pemeriksaan kepada berbagai kapal untuk menghindari kemungkinan atau potensi hal yang tidak diinginkan supaya jangan sampai terjadi, termasuk salah satunya yakni jangan sampai ada amunisi masuk, senjata, hingga logistik lainnya untuk OPM.

Sejauh melakukan tugasnya, seluruh anggota Lantaman XIV baik itu tatkala melangsungkan patroli ataupun pemeriksaan terhadap kapal, selalu menggunakan dan sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Bukan hanya itu saja, namun selain melakukan pemeriksaan akan pemasok senjata dan logistik, Lantamal Sorong juga memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia pada umumnya, serta perairan Papua khususnya.

Apabila misalnya dalam pemeriksaan dokumen kapal yang aparat keamanan jalankan, ternyata petugas menjumpai adanya dokumen atau surat yang tidak lengkap, ataupun adanya ijin yang sudah tidak berlaku lagi, maka tentunya Lantamal Sorong langsung berupaya membantu para nelayan atau kapal tersebut.Adanya pemeriksaan dari seluruh aparat keamanan sendiri mengenai dokumen kapal merupakan hal yang penting, lantaran itu bertujuan untuk memastikan dan mengupayakan keselamatan bagu para nelayan sendiri, khususnya apabila mereka berada di tengah lautan.

Lebih lanjut, aparat keamanan pun mengajak kepada seluruh masyarakat dan nelayan untuk mampu berkontribusi secara positif dalam memberikan informasi terkait dengan adanya kapal yang bisa jadi menjadi pemasok senjata atu amunisi kepada kelompok OPM. Dukungan dan juga kerja sama dari segenap elemen masyarakat merupakan hal yang sangat aparat keamanan butuhkan. Sehingga hendaknya warga bisa turut berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pemasokan senjata kepada Organisasi Papua Merdeka melalui jalut laut sehingga nantinya aparat keamanan bisa langsung menindaknya secara sangat tegas.

Sebenarnya bukan kali pertama ini saja aparat keamanan berupaya untuk menutup seluruh jalur logistik serta persenjataan atau amunisi dari gerombolan teroris yang sangat meresahkan seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut.

Pada kesempatan lain, Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) berhasil mengagalkan pasokan dua senjata api (senpi) dan logistik yang akan terkirim ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mengenai keberhasilan penggagalan penyelundupan logistik itu, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan bahwa ada dua pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan AR 15 berhasil pihaknya sita, termasuk sebuah senapan angin, solar cell dan logistik lainnya yang akan OPM Nduga gunakan.

Pihak aparat keamanan benar-benar tidak mengenal kata lelah dalam mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat Papua, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga hingga pelosok Nusantara termasuk Bumi Cenderawasih.

Di belahan Papua lainnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letnana Jenderal (Letjen) TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Kepolisian Negara Rpeublik Indonesia (Polri) berupaya memberikan rasa aman kepada warga di kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dari gangguan OPM.

Berbagai macam pendekatan telah aparat keamanan lakukan dala upayanya untuk mewujudkan rasa aman tersebut sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa adanya rasa kekhawatiran, kecemasan ataupun ketakutan akan serangan Organisasi Papua Merdeka.

Salah satu upaya aparat keamanan, bukan hanya dengan menindak tegas OPM saja, melainkan juga melakukan tindak pencegahan, yakni dengan mencegah masuknya logistik dan juga suplai senpi kepada gerombolan separatis itu agar mereka tidak memiliki pasokan apapun dan mengalami kesulitan. Langkah memutus mata rantai pasokan musuh negara tersebut terjadi dengan pengetatan patroli.

*) Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen)

Selasa, 28 Mei 2024

Kerukunan Lintas Agama Penting Pasca Pemilu dan Sukseskan Pilkada Damai

Oleh: Maesywara Wulandari

Pasca pemilu, pentingnya kerukunan lintas agama tidak dapat diremehkan, terutama saat memasuki fase Pilkada. Kerukunan ini menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Mari kita perkuat komitmen kita untuk menjaga kedamaian dan stabilitas sosial, demi mewujudkan Pilkada yang aman dan sukses di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Mimika.

Dalam rangka menciptakan suasana damai dan harmonis menjelang Pilkada, Polres Mimika telah menggelar acara syukur dan doa bersama lintas agama di Aula Mapolres Mimika pada Jumat, 17 Mei 2024. Acara ini merupakan langkah nyata untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang damai dan tertib.

Dalam sambutannya, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, menekankan bahwa doa bersama ini merupakan ungkapan syukur atas terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Mimika yang berjalan dengan aman dan damai. Ia berharap, dengan doa ini, Pilkada yang akan datang juga dapat berlangsung dengan lancar dan damai.

Menurutnya, kerukunan lintas agama menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan sukses. Ajakan untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan keamanan disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat.

Ketua FKUB Kabupaten Mimika, Ignatius Adii, dalam sambutannya juga menegaskan komitmen FKUB untuk selalu bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Mimika, demi suksesnya Pilkada damai di Kabupaten Mimika.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada aparat keamanan, khususnya anggota Polri, yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Mimika. FKUB berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan demi menjaga keamanan dan kedamaian selama berlangsungnya Pilkada.

Acara doa bersama lintas agama ini diadakan secara bergiliran oleh perwakilan dari berbagai agama, seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen Protestan. Masing-masing perwakilan menyampaikan doa dengan harapan agar Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika dapat berlangsung dalam suasana yang damai dan harmonis.

Ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan di Mimika untuk menjaga kedamaian dan stabilitas selama proses demokrasi berlangsung. Harapannya, melalui kegiatan seperti ini, kerukunan antarumat beragama semakin kuat dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika.

Pentingnya peran tokoh agama dalam menciptakan kerukunan pasca pemilu tidak dapat dipungkiri. Menurut Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag., seorang dosen di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar dan damai, salah satunya berkat peran aktif umat beragama dalam meningkatkan toleransi dan saling pengertian.

Kasno juga menyoroti peran anak muda yang semakin aktif dan memahami dunia politik, sehingga mampu memberikan edukasi kepada yang lebih tua.

Prof. Dr. Philip K. Widjaja, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dalam dialog yang sama, menambahkan bahwa gotong royong menjadi salah satu cara efektif untuk mempererat kerukunan antarumat beragama.

Gotong royong mencerminkan sikap saling membantu tanpa memandang agama, yang sangat diperlukan untuk memperkuat ikatan sosial.

Bhabinkamtibmas Polsek Caringin Polres Sukabumi, Aipda Udin, dalam kegiatan silaturahmi door to door system (DDS), mengajak umat beragama untuk terus menjaga kondusifitas dan saling menghormati, terutama pasca Pemilu. Ia juga mendorong agar ronda malam diaktifkan kembali untuk menjaga keamanan lingkungan. Langkah ini penting untuk memastikan kerukunan dan stabilitas sosial.

Di Jayapura, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin menghadiri Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang bertujuan untuk mensukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua. Ia menekankan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah prinsip penting dalam masyarakat yang beragam. Melalui dialog dan sikap saling menghormati, kesalahpahaman dapat dikurangi dan kerukunan dapat diperkuat.

Selain itu, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat, juga dijadikan momentum untuk mempererat kerukunan antarumat beragama. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Jeans Marie Tulung, menyatakan bahwa Pesparawi harus menjadi ajang untuk memperkuat kerukunan dan toleransi, bukan hanya mencari juara.

Panitia diharapkan menyediakan akomodasi bagi peserta di rumah-rumah warga dari berbagai agama, untuk membangun kebersamaan dan moderasi beragama.

Pesparawi di Manokwari terpilih sebagai tuan rumah karena tingkat kerukunan dan toleransi beragama yang tinggi. Melalui acara ini, diharapkan masyarakat dapat menampilkan moderasi beragama dan membangun kebersamaan.

Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, dan forkopimda diharapkan dapat melibatkan seluruh pimpinan gereja dalam pelaksanaan Pesparawi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses pada 2025.

Menjaga kerukunan lintas agama pasca Pemilu dan dalam rangka menyukseskan Pilkada damai adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Dengan memperkuat toleransi dan saling pengertian, kita dapat menciptakan suasana yang harmonis dan damai, yang akan mendukung proses demokrasi berjalan dengan lancar.

Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga kerukunan ini, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

*) Kontributor Lapak Baca Indonesia

Ad Placement

opini

internasional

trending