BERITA JOGJA

trending

internasional

Ad Placement

Foto

opini

Selasa, 20 Februari 2024

Waspadai Provokasi, Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu Ke Bawaslu

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Perhitungan suara cepat (quick count) menunjukkan pasangan nomor urut dua yakni Capres Prabowo Subianto-Cawapres Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah lembaga survei. Meskipun demikian, KPU belum memutuskan hasil Pemilu 2024 final secara resmi kepada publik.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa ada dugaan kecurangan Pemilu. Hal itu menuai respon dari berbagai kalangan tokoh prominen agar melaporkan dugaan kecurangan Pemilu kepada pihak yang berwenang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), agar tidak menimbulkan kegaduhan maupun provokasi di kalangan masyarakat.

Timnas Anies-Muhaimin menyebut ada beberapa dugaan kecurangan Pemilu 202 antara lain penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi KPU, surat suara yang sudah tercoblos pada salah satu pasangan, pengerahan aparat desa, hingga pengerahan lansia untuk memilih calon tertentu oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT); dugaan penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dugaan manipulasi data DPT; penghalangan saksi, dan politik uang.

Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden menyebut, mekanisme tersebut juga mengatur apabila terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak puas agar tidak hanya berteriak curang, tapi membawa bukti-bukti ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Jokowi kemudian berbicara soal banyaknya saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Saksi tersebut dari Capres-Cawapres, Caleg, partai, hingga Bawaslu. Menurutnya, saksi yang berlapis di TPS itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Meski begitu, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh pihak menunggu hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengusut dugaan kecurangan pemilu yakni surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih menindaklanjuti temuan masalah dari proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun demikian, waktu pengusutan dugaan pidana tersebut cukup terbatas, karena meliputi proses penyelidikan, penyidikan, hingga pencarian alat bukti.

Bawaslu harus mengurutkan kronologi terjadinya dugaan pidana dalam temuan tersebut, sementara Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu secara jelas mengatur batas waktu penindakan pelanggaran. Apabila berhasil terkumpul sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Bawaslu akan meregister bukti-bukti tersebut. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyelidikan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga membantah klaim Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang menyebut laporan terkait dugaan kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak diproses.

Bagja menjelaskan bahwa semua laporan diterima oleh Bawaslu. Kemudian, laporan itu dikaji kembali secara formil dan materil. Untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan butuh perbaikan, akan disampaikan ke pihak pelapor. Sementara itu, laporan yang memenuhi syarat akan masuk ke tahap registrasi serta ditentukan jenis pelanggarannya.

Sebelumnya, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, mengatakan hal-hal yang tidak sejalan demokrasi dalam Pemilu 2024 ini sudah mereka suarakan. Namun, laporan pihak TPN Ganjar-Mahfud kerap berhenti di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Proses yang mandek tersebut sama saja tidak memberikan contoh yang baik terhadap rakyat Indonesia.

Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, turut angkat suara mengenai dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia memberi saran kepada pihak yang dirugikan agar bisa memilah beberapa bukti pelanggaran sebelum masuk sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, masing-masing kubu harus bisa memilah, mana bukti pelanggaran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yang dimaksud ialah berkaitan dengan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan selisih suara.

Selanjutnya, harus bisa dibedakan apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, atau pelanggaran etik. Setelah diidentifikasi, bukti tersebut diselesaikan di tempat yang tepat.

Misalnya, pelanggaran soal pemilu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika terjadi pelanggaran etik bisa segera dihukum melalui sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari tingkat daerah hingga nasional harus diapresiasi.  Sebab, KPU dan Bawaslu telah mengerahkam seluruh kekuatan untuk memastikan warga berpartisipasi dalam Pemilu. Masyarakat harus bijak dalam menyikapi isu dugaan kecurangan Pemilu 2024. Jangan sampai terprovokasi oknum tertentu yang memicu gejolak sosial maupun aksi massa yang bertentangan dengan hukum. Kita harus sabar menanti dan mengawal hasil akhir Pemilu 2024 yang sah dari lembaga yang berwenang.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Penegakan Hukum Terhadap KST Papua Ciptakan Rasa Aman di Masyarakat

Oleh: Fisella Wandama )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua telah lama menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas di wilayah Papua, sehingga penegakan hukum terhadap mereka menjadi sangat penting dalam menangani ancaman keamanan ini di Provinsi Papua, yang terletak di ujung timur Indonesia dan telah menjadi perhatian nasional.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk melawan KST Papua dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, terorisme, dan ancaman terhadap keamanan di wilayah Papua.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah peningkatan kehadiran aparat keamanan di wilayah Papua. Pasukan Polri dan TNI ditempatkan di berbagai daerah yang dianggap rawan konflik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dapat dipulihkan di wilayah tersebut. Peningkatan kehadiran aparat keamanan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua yang sering menjadi korban dari aksi separatisme.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan pasca terjadinya penembakan Pesawat Caravan Asia One Air dilakukan oleh kelompok separatisme yang berada di Kampung Ambobra, Papua Tengah. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman. Hal ini penting agar situasi yang aman dan damai dapat terjaga selama proses penyelidikan berlangsung.

Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri mengatakan bahwa penembakan Pesawat Caravan Asia One Air tersebut bukanlah aksi gangguan keamanan yang biasa dilakukan oleh KST Papua, melainkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Potensi keterlibatan kelompok-kelompok tertentu untuk mengganggu proses demokrasi di Papua. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kelompok separatisme harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan keamanan dan integritas pemilu serta mencegah eskalasi konflik yang dapat membahayakan stabilitas wilayah.

Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada pihak berwenang dalam melakukan tugas mereka untuk menegakkan hukum dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mematuhi instruksi pemerintah dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian masalah tersebut secara efektif dan efisien.

Selain peningkatan kehadiran aparat keamanan, pemerintah juga telah melakukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kelompok separatisme Papua. Penangkapan dan pengadilan terhadap anggota kelompok separatis Papua yang terlibat dalam kegiatan kekerasan dan terorisme telah menjadi prioritas utama. Pemerintah Indonesia tidak mentolerir segala bentuk kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Menekankan perlunya respons cepat dan tegas dari pihak berwenang dalam menanggapi insiden tersebut. Penegakan hukum yang efektif dan proporsional terhadap kelompok separatisme menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan lancar di Papua. Dengan demikian, langkah-langkah penegakan hukum yang diambil harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, sambil tetap memastikan hak-hak asasi manusia dan menghindari tindakan represif yang dapat memperburuk situasi.

Selama beberapa tahun terakhir, penegakan hukum Papua telah membuahkan hasil yang signifikan. Banyak anggota kelompok separatis Papua yang telah ditangkap dan diadili atas tindakan mereka yang merusak keamanan dan stabilitas di wilayah ini. Pengadilan yang adil dan transparan telah dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Namun, penegakan hukum terhadap kelompok separatisme Papua tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan dan kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menangani ancaman keamanan ini. Salah satu tantangan utama itu adalah aparat tetap harus mengedapankan hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia di semua wilayah, termasuk Papua. Upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pengawasan dan penegakan disiplin terhadap aparat keamanan yang terlibat dalam penegakan hukum juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Papua sangat penting. Masyarakat Papua harus melihat bahwa pemerintah adalah mitra dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah ini. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan terkait penegakan hukum dan kebijakan keamanan. Dengan melibatkan masyarakat Papua, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam menangani ancaman keamanan.

Penegakan hukum terhadap kelompok separatis Papua merupakan langkah penting dalam menangani ancaman keamanan di wilayah ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan keamanan terjaga. Meskipun tantangan dan kendala masih ada, penegakan hukum Papua telah membuahkan hasil yang signifikan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Papua, kita dapat mengatasi ancaman keamanan ini dan membangun Papua yang aman dan sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pemilu Telah Usai, Masyarakat Perlu Untuk Terus Bersatu

Oleh : Aditya Anggara )*

Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu, terlepas dari perbedaan politik yang mungkin ada di antara mereka. Bersatunya masyarakat setelah pelaksanaan Pemilu penting untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta untuk memperkuat demokrasi. Karena Pemilu sering kali memunculkan perpecahan di antara masyarakat akibat perbedaan pendapat politik. Namun, setelah Pemilu, yang terpenting adalah memulihkan persatuan di antara semua warga negara, tanpa memandang pilihan politik mereka.

Setelah pelaksanaan Pemilu, pemerintahan yang terpilih membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, bersatu setelah Pemilu memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan perubahan positif dan memajukan negara. Serta persatuan masyarakat memungkinkan untuk fokus pada kepentingan bersama, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan infrastruktur. Sehingga dengan bersatu, masyarakat dapat mencapai lebih banyak hal daripada jika terpecah belah.

Bersatunya masyarakat setelah Pemilu membuka jalan untuk dialog yang lebih baik antara berbagai kelompok dan pandangan politik. Sehingga hal ini membantu meningkatkan toleransi dan pengertian antara individu-individu yang mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda. Karena persatuan masyarakat adalah pondasi penting bagi sistem demokrasi yang kuat. Ketika masyarakat bersatu, mereka lebih mampu melindungi nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan minoritas.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali, KH Abdul Aziz mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2024 dengan legowo, siapapun pemenangnya. Karena bersatu demi kepentingan dan memajukan Indonesia lebih penting daripada memikirkan pemilihan presiden (pilpres) yang baru saja usai. Selain itu, menjaga persatuan setelah Pemilu sangatlah penting untuk stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Setelah proses Pemilu selesai, biasanya terdapat keragaman pandangan politik di antara masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga persatuan adalah kunci untuk mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan kesejahteraan bersama.

Yang tidak kalah penting yaitu membuka saluran komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Dialog yang terbuka dan pengertian terhadap pandangan yang berbeda dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa persatuan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, pemimpin politik dan tokoh masyarakat perlu menekankan nilai-nilai persatuan, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan mempromosikan nilai-nilai tersebut, mereka dapat membantu mengurangi retorika polarisasi dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

Sementara itu, Ketua Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh (MAA), Abdul Hadi Zakaria mengatakan pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk kembali bersatu seiring selesainya pemungutan suara. Karena setelah pelaksanaan Pemilu, persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk mencegah terjadinya perselisihan karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024. Semua pihak harus tetap menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga resmi penyelenggara Pemilu. Apabila terjadi adanya dugaan kecurangan, disarankan untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat Aceh diyakini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam melakukan berbagai tindakan, sesuai dengan karakter keacehan yang menjunjung tinggi nilai dan norma.

Persatuan masyarakat adalah esensi dari sistem demokrasi yang sehat. Dalam suasana persatuan, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan akuntabilitas dapat dijaga dengan lebih baik. Selain itu, persatuan masyarakat dapat membantu membangun identitas nasional yang kuat. Ketika masyarakat merasa bersatu, mereka lebih mungkin untuk mengidentifikasi diri mereka dengan negara dan budaya yang sama, serta memperkuat solidaritas nasional.

Hal senada juga dikatakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran yang mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap bersatu setelah pelaksanaan Pemilu 2024, serta mengajak pimpinan partai politik untuk bersama-sama berusaha membangun dan memajukan bangsa Indonesia kearah yang lebih maju untuk kedepannya. Karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antar berbagai sektor masyarakat. Dengan bersatu, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks.

Selain itu, persatuan masyarakat memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kolaborasi antar berbagai kelompok dan sektor masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan bersatu, masyarakat dapat fokus pada masalah dan tantangan yang dihadapi bersama, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan, atau perubahan iklim. Sehingga hal ini memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bersatunya masyarakat setelah pelaksaaan Pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara. Persatuan ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai persatuan setelah Pemilu, penting bagi pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan individu-individu untuk menunjukkan sikap kepemimpinan, saling menghormati perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Melalui kerjasama dan kompromi, masyarakat dapat melangkah maju sebagai satu kesatuan, membangun negara yang lebih kuat dan lebih baik.

)* Penulis adalah pengamat politik dalam negeri

Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan UMKM

Oleh:  Andika Pratama )*

Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan di Tanah Air, salah satu caranya adalah melalui skema pembiayaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis fintech dan wakaf.

Memang selama ini, menjadi salah satu permasalahan yang sangat mendasar dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia adalah bagaimana terjadinya stagnasi dari para pelaku UMKM di balik kemajuan industri yang saat ini tengah terjadi kian masif di dunia.

Tidak sedikit diantara para pelaku UMKM itu saat ini berkembang dengan adanya permasalahan dari sisi pembiayaan yang merupakan tantangan sehingga harus bisa segera diselesaikan, termasuk juga berkaitan dengan bagaimana upaya untuk membangun alternatif pembiayaan bagi para UMKM tersebut.

Menanggapi hasil isu riset yang sangat menantang itu, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Eko Nugroho menguraikan beberapa hal mengenai upaya untuk memperkuat basis peroduksi nasional yang bukan hanya pada level korporasi saja, tapi juga pada ekonomi kerakyatan.

Sejauh ini ternyata potensi besar dimiliki oleh Wakaf termasuk di dalamnya berupa Zakat, Infaq dan sedekah yang mampu menjadi sebuah alternatif solusi untuk semakin mendongkrak pembiayaan para pelaku UMKM, selain itu juga mampu semakin diakselerasi untuk kepentingan membangun pembiayaan mereka.

Kemudian, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Yolli Eka Putri menyampaikan paparan bahwa Peer-to-Peer (P2P) Lending mampu menjadi salah satu peluang. Karena konsep itu didirikan dengan semangat tolong menolong dan juga ditujukan untuk para pelaku usaha UMKM.

Selanjutnya, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Lisa Listiana memaparkan bahwa wakaf mampu menjadi salah satu alternatif akan pembiayaan UMKM di Tanah Air. Pasalnya peranan dari wakaf sendiri untuk perekonomian nasional ternyata memiliki potensi yang besar dari perspektif sosio ekonomi, yakni hingga mencapai 180 triliun per tahun. Maka dari itu, adanya konsep wakaf mampu berpotensi untuk menjadi salah satu alternatif dan solusi akan isu ekonomi global saat ini, yaitu mengenai inequality.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Ahli Utama BRIN, Syahrir Ika memaparkan terkait dengan adanya alternatif lain pembiayaan UMKM dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Menurutnya, ekonomi kerakyatan atau state of peoples economy sebagai suatu sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijakan dan juga strategi pembangunan yang tentu saja berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan mampu menciptakan keadilan ekonomi serta semakin menyejahterakan masyarakat secara luas.

Ekonomi rakyat (people economic) sendiri merupakan sebuah pelaku ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi dan UMKM, yang mana di dalamnya tidak termasuk dengan adanya Usaha Besar. Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 64 juta jenis usaha, yang mana ternyata 99,9 persen diantaranya merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sangat berbanding terbalik dengan usaha besar yang hanya pada angka 0,0008 persen saja. Kemudian berdasarkan dengan bagaimana struktur penggunaan tenaga kerja, dari 144 juta angkatan kerja, UMKM menyumbangkan sebesar 97 persen dan usaha besar hanya 3 persen saja.

Akan tetapi ironinya adalah dari data tersebut, ternyata sebanyak 6.686 triliun Rupiah struktur kredit perbankan, nyatanya UMKM hanya memiliki bagian 20 persen saja, sedangkan sisanya yakni 80 persen lainnya untuk jenis usaha besar.

Maka dari itu, kemudian Pemerintah RI berfokus untuk terus mengembangkan ekonomi dengan sistem kerakyatan, yang mana pada esensinya akan membangun pula ekosistem ekonomi rakyat seperti infrastruktur usaha, kapital, jaringan kerja seperti jaringan bisnis, pemasaran, informasi, manajemen dan teknologi serta capacity building atau sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan ekonomi rakyat.

Karena memang memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat di Indonesia, koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan menjadi salah satu syarat akan terwujudnya kemandirian bangsa. Keberlakuan koperasi juga sangat sejalan dengan penerapan filosofi kegotongroyongan, yang mana koperasi dapat mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua anggotanya.

Namun ternyata berdasarkan data yang ada, di Indonesia hanya sekitar 10 persen masyarakat saja yang bergabung ke dalam koperasi. Sebesar 73 persen para milenial tidak pernah menjadi anggota koperasi dan hanya sekitar 6 persen yang menjadi anggota koperasi. Sehingga antusiasme masyarakat terhadap koperasi jelas perlu ditingkatkan.

Menyikapi hal tersebut, kemudian Pemerintah RI telah melakukan beberapa upaya seperti mendorong terwujudnya modernisasi koperasi sebagaimana yang telah tertuang ke dalam RPJMN 2020-2024, di mana target koperasi modern yang dikembangkan hingga tahun 2024 adalah sebanyak 500 koperasi.

Bukan hanya itu, namun Pemerintah juga melakukan rebranding koperasi agar sesuai dengan kemajuan jaman, lebih inovatif dan adaptif melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah juga terus mendorong adanya Gerakan Indonesia Mandiri melalui berbagai upaya termasuk di dalamnya pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Memang UMKM sendiri menjadi salah satu penopang bagi pergerakan ekonomi nasional selama ini, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting. Namun terdapat beberapa kendala sehingga menjadikannya stagnan seperti pembiayaan yang kurang. Maka dari itu Pemerintah terus mendorong adanya pengembangan akan ekonomi kerakyatan demi membantu pembiayaan UMKM.

)* Penulis adalah  kontributor Ruang Baca Nusantara

Papua Integral NKRI: Integritas yang Sah dan Tidak Terbantahkan

Oleh : Ronald Owens )*

Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Papua telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk meraih kedaulatan penuh. Dengan berbagai dinamika politik dan proses diplomasi yang berat, Papua akhirnya diintegrasikan secara sah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diakui secara internasional.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua memiliki kedudukan yang sah dan final. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Pulau ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang emas. Selain itu, Papua juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti hutan hujan tropis yang masih alami dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui secara sah oleh hukum nasional dan internasional.

Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan bahwa integrasi dan status tanah Papua sebagai bagian integral NKRI merupakan sebuah jalan yang sudah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya posisi wilayah Papua sebagai bagian Integral NKRI sudah sepatutnya untuk mampu terus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat asli Papua.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur segala aspek kehidupan di Papua, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum internasional juga mengakui integritas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969, berbagai resolusi dan deklarasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.
 
Namun, Papua juga menghadapi tantangan dan konflik yang kompleks. Beberapa kelompok di Papua mengklaim bahwa Papua seharusnya merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa konflik yang terjadi adanya tuntutan oleh KST Papua untuk kemerdekaan Papua sama sekali sudah tidak relevan dan aksi yang dilakukan oleh KST Papua sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Tanah Papua untuk keluar dari bagian NKRI.  
 
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pembangunan di Papua, termasuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Papua, memperkuat integrasi sosial, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga Papua. Pemerintah juga telah berupaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Papua, termasuk konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketimpangan ekonomi.
 
Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di daerah mereka. Melalui kebijakan otonomi khusus, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola sumber daya alam dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Papua. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.

Papua bagian integral NKRI adalah sebuah realitas yang tidak bisa terbantahkan. Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Melalui hukum nasional dan internasional, Papua telah diakui sebagai bagian yang sah dan final dari NKRI. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus, pemerintah berupaya memperkuat integrasi sosial, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.
 
Papua adalah harta yang berharga bagi Indonesia. Pulau ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati integritas Papua sebagai bagian dari NKRI. Dengan saling bekerja sama dan menghormati hak dan kepentingan semua pihak, Papua dapat menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
 
Pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan otonomi khusus. Dengan menghormati integritas Papua, kita dapat membangun Papua yang makmur dan sejahtera, serta memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia. Dalam kesimpulan, Papua Integral NKRI adalah sebuah realitas yang tidak bisa diganggu gugat. Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia yang diakui secara sah dan final oleh hukum nasional dan internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Mengapresiasi Patroli Dialogis Antisipasi Penyebaran Radikalisme

Oleh: Silvia. A. Pamungkas )*

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus mengintensifkan kegiatan patroli secara dialogis untuk mengantisipasi bagaimana berbahayanya paham radikalisme agar tidak tersebar luas di tengah masyarakat.

Memang upaya pemberian sosialisasi dari aparat keamanan mengenai bahayanya sikap intoleransi, terorisme dan juga radikalisme kepada seluruh masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena sekaligus juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya untuk terus menjaga sikap toleransi dan kerukunan dalam berwarga negara.

Terlebih, ketika paham radikalisme, intoleransi dan terorisme itu terus dibiarkan menyebar luas, tentu dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat sendiri. Bukan hanya itu, namun aparat keamanan juga memberikan sosialisasi mengenai berbagai program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memberikan pula informasi tentang bagaimana cara melaporkan jika warga meneukan tindak kejahatan seperti terorisme atau radikalisme.

Adanya patroli dialogis itu kemudian mendapatkan respon yang sangat positif dari seluruh masyarakat, karena mereka semua menyambut dengan sangat baik adanya kehadiran petugas aparat keamanan dan juga mengapresiasi tinggi bagaimana upaya aparat dalam memberikan edukasi mengenai bahayanya sikap radikal, intoleransi dan terorisme.

Tentunya selama ini aparat keamanan sendiri memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus melakukan patroli dialogis dan juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Bukan hanya kepada warga secara umum saja, namun aparat keamanan juga menggandeng para tokoh dan pemuka agama setempat. Mereka terus memperat hubungan silaturahmi guna mencegah dan menangkal penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme.

Saat melaksanakan kegiatan sambang dengan tokoh agama di Masjid Baitul Ula, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Hedy mengimbau tokoh agama untuk mampu berperan aktif dalam upaya menjaga kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan guna mencegah berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta senantiasa untuk menjaga kerukunan antar warga.

Selain itu, tokoh agama diharapkan mampu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi masuknya paham radikalisme dan terorisme dengan terus memberikan pemahaman agama yang baik dan benar, khususnya di lingkungan keluarga, pondok pesantren (Ponpes), masjid dan perkumpulan pengajian.

Kegiatan ini kemudian mendapatkan respon yang sangat positif dari takmir masjid karena mampu mewujudkan kedekatan dengan warga dan juga sebagai wujud nyata akan kepedulian untuk menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif serta menjadikan tokoh agama sangat siap bekerja sama dalam memerangi dan menangkal paham radikalisme serta terorisme.

Namun, hendaknya bukan hanya dari aparat keamanan saja upaya dalam menangkal paham radikalisme itu digencarkan. Akan tetapi hal tersebut harus disertai pula kontribusi aktif dari masyarakat.

Adanya pendidikan karakter merupakan sebuah upaya akan penanaman akan berbagai macam nilai moral kepada generasi muda yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk senantiasa melaksanakan berbagai nilai kebaikan dan kebajikan dalam hidup mereka.

Hal tersebut nantinya akan mampu berdampak bukan hanya kepada diri sendiri saja, tapi juga pada sesama, lingkungan maupun pada bangsa ini agar ke depannya mereka mampu menjadi manusia yang berakhlak baik.

Karena karakter yang baik itu dimanifestasikan dalam kebiasaan dalam perilaku sehari-hari, termasuk juga sejak dalam buah pikiran yang jernih, hati yang baok dan juga tingkah laku yang santun. Berkarakter yang baik berarti generasi muda itu mengetahui hal yang baik, mencintai kebaikan dan juga melakukan hal baik.

Berbagai macam pemahaman tersebut seharusnya mampu mewakili bagaimana pendidikan memang sangat dibutuhkan untuk setiap orang. Bahkan pendidikan merupakan media utama untuk mengukur bagaimana kualitas orang dalam membangun moral dan kepribadian mereka. Maka dari itu menjadi sangat relevan apabila pendidikan karakter tang dioptimalkan akan mampu menjadi penangkal radikalisme di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa sikap radikalisme itu kerap kali menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius dan terus menghantui seluruh masyarakat di Tanah Air karena biasanya kurangnya literasi dalam hidup bersosial. Kebanyakan diantara masyarakat yang terpapat oleh paham radikal adalah mereka yang sangat mudah untuk menerima isu dan kurang mampu berinteraksi hingga kurang berkomunikasi yang mengakibatkan diri mereka gagap dalam memahami bagaimana pola penyebaran radikalisme di Tanah Air.

Untuk bisa menghadapi adanya ancaman itu, maka pihak yang telah sadar akan bagaimana bahayanya paham radikalisme, terorisme dan intolernasi herusnya juga mampu berperan aktif dalam memeranginya, termasuk menggalakkan banyak narasi di media sosial sebagai upaya menandingi narasi propaganda kaum radikal.

Salah satu peran yang bisa dilakukan yakni memanfaatkan dunia maya atau media sosial sebagai alternatif dalam membangun mental generasi muda ataupun seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang nasionalis.

Kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan, melalui galak kegiatan patroli dialogis dari Polri juga menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi bagaimana berbahayanya ancaman dari paham radikal jika terus dibiarkan menyebar di tengah warga.

)* Penulis adalah tim redaksi Saptalika Jr. Media

Minggu, 18 Februari 2024

Wujudkan Pemerataan, Pemerintah Gencarkan Pembangunan Akses Internet di Papua

Oleh: Alia Kayame *)

Pemerintah terus berupaya menggencarkan pembangunan akses internet agar bisa dirasakan secara sangat merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia hingga di pelosok Papua. Hal ini ditujukan agar masyarakat Papua bisa merasakan pemerataan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua pada tahun 2024 ini memiliki program layanan internet untuk pendidikan dan juga fasilitas pemerintah dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor, George Kbarek mengungkapkan bahwa dengan adanya layanan internet VSAT itu memiliki peranan sangat besar dalam kebijakan pembangunan yang direncakan oleh pemerintah untuk menyamaratakan akses distribusi informasi di seluruh wilayah distrik dan kampung di Bumi Cenderawasih.

Terlebih, jika berbicara mengenai bagaimana kondisi geografis di Papua yang masih berbentuk daerah pelosok dan masih sangat terbatas untuk bisa mendapatkan layanan akses internet. Sehingga jelas bahwa melalui layanan internet VSAT yang disediakan oleh pemerintah itu dapat semakin memajukan pemerataan informasi hingga pelosok kampung.

Dengan adanya jaringan internet VSAT, maka akses teknologi informasi dapat semakin memudahkan pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dan sangat merata demi kebutuhan seluruh masyarakat.

Layanan VSAT itu juga bida digunakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menunjang layanan kesehatan, kemudian bisa juga digunakan pada sektor pendidikan, wirausaha digitalm literasi digital, dana desa dan beragam kebutuhan informasi internet lainnya bisa diwujudkan dengan mudah.

Perlu diketahui bahwa layanan internet VSAT sama sekali tidak membatasi para penggunanya dalam mengakses informasi karena satelit menggunakan transmitter dan modem yang akan memproses dan mengekstraksi sinyal untuk bisa dibaca oleh user.

Pemerintah RI juga bergerak melalyi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo sehingga berhasil membangun dan mengoperasikan sebanyak 4.990 BTS 4G di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) sebagaimana data per Desember 2023.

Selanjutnya, BAKTI Kominfo akan terus menggencarkan pembangunan dan pengoperasian BTS 4G di sebanyak 628 titik yang belum rampung karena beberapa titik itu merupakan area kahar (force majeur) di pedalaman Papua yang pembangunannya memang sangat menantang.

Mengenai hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Are Setiadi mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan di Bumi Cenderawasih.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri juga telah memberikan instruksi secara langsung bahwa pembangunan dan pemerataan akses internet di Papua harus mampu diselesaikan. Maka dari itu, pihak Kemkominfo langsung melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk backup dari segi keamanan.

Seluruh masyarakat bahkan di pedalaman Papua sendiri sebenarnya sangat mendukung adanya program pembangunan dan pemerataan akses internet yang dilakukan Pemerintah melalui BTS 4G di wilayah mereka. Bahkan pihak Bupati setempat pun langsung meminta berdasarkan adanya permohonan dari masyarakatnya.

Hanya saja, pembangunan BTS 4G di Papua itu memiliki kendala tersendiri, yakni karena kondisi geografis seperti di wilayah pegunungan dan lembah. Terlebih, sebaran penduduk mereka juga bisa dikatakan cukup terpencar dalam jumlah yang sedikit. Maka dari itu, kemudian digunakan teknologi gabungan.

Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menyebutkan memang ada tantangan secara geografis dan juga beberapa kasus keamanan hingga vandalisme dari segelintir kelompok tertentu seperti KST Papua. sehingga BTS 4G yang sudah dibangun dan setengah jadi terpaksa harus buyar. Tidak jarang pula perangkatnya harus diganti.

Namun, dengan seluruh kendala tersebut, tentunya bukan menjadi suatu halangan bagi Pemerintah RI melalui Kemkominfo karena komitmen kuatnya bahwa jika suatu desa telah memenuhi kriteria USO, maka tetap didatangi langsung ke sana sembari terus mempertimbangkan keselamatan dari tim.

Tidak hanya sekedar memperispkan pembangunan infrastruktur berupa BTS 4G saja agar masyarakat di Papua mampu menikmati akses layanan internet, namun Pemerintah RI melalui Kemkominfo juga terus berupaya melakukan pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mendorong kaum muda terlibat aktif pada literasi digital untuk bersama-sama menjaga ruang digital di Bumi Cenderawasih demi kemajuan bangsa.

Saat ini memang pengguna internet yang terbanyak ternyata digunakan untuk berselancar di media sosial. Terlebih, informasi dalam segala bentuk mulai dari teks, gambar hingga video pun sangat mudah didapatkan melalui media sosial dengan sitribusi yang sangat melimpah maka dibutuhkan pula literasi digital yang mumpuni sehingga masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bersifat berita bohong atau hoaks.

Kolaborasi dengan lintas sektor dilakukan dalam upaya membangun literasi digital untuk generasi muda di Papua tersebut, agar mereka terbiasa mengakses konten positif, memiliki kecakapan digital, etika digital, memahami keamanan digital dan juga budaya digital.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, Pemerintah terus menggencarkan pembangunan akan akses layanan internet hingga oedalaman Papua. Karena bagaimana perkembangan jaman yang terjadi saat ini memang menuntut adanya masyarakat yang mampu mengakses dunia atau ruang digital sehingga Bumi Cenderawasih pun tidak ketinggalan dengan wilayah lain.

)* Penulis merupakan aktivis Papua

Ad Placement

opini

internasional

trending