BERITA JOGJA

trending

internasional

Ad Placement

Foto

opini

Jumat, 14 Juni 2024

Mengapresiasi Keberhasilan Aparat Keamanan Putus Pasokan Senjata pada OPM

Oleh : Moses Waker )*

Seluruh elemen masyarakat mengapresiasi dan mendukung penuh keberhasilan aparat keamanan dalam memutus pasokan persenjataan pada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dengan terputusnya rantai pasokan senjata ini, maka kelompok OPM diharapkan dapat dengan mudah ditumpas.

OPM merupakan gerombolan separatis yang menjadi sumber konflik di Papua. Baru-baru ini, OPM bahkan kembali menjalankan aksi sangat biadab mereka dengan menembak mati warga sipil di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Korban yang menjadi sasaran tersebut adalah seorang sopir angkot.

Lebih miris lagi, bahwa gerombolan teroris Bumi Cenderawasih itu tidak sekedar menembak, namun mereka juga membakar angkot milik korban. Ternyata para pelaku penembakan sekaligus pembakaran itu adalah OPM pimpinan Undius Kogoya yang memang selama ini terus melancarkan aksi keji mereka di Kabupaten Paniai.

Terkait hal itu, Aparat keamanan terus mempersempit ruang gerak OPM dengan memutus rantai pasokan senjata. Adanya keberhasilan aparat keamanan dalam memutus pasokan persenjataan kepada OPM tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran dan kepedulian negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk mereka masyarakat sipil di daerah berjuluk Bumi Cenderawasih yang selama ini terus terancam karena keberadaan OPM.

Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz berhasil menangkap seorang oknum Aparatus Sipil Negara (ASN) bernama Sarius Indey, yang mana dirinya diduga memasok senjata kepada Organisasi Papua Merdeka.

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan atas tersangka sebelumnya, yakni Petrus Oyaltouw. Mengenai hal itu, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat (Kasatgas Humas) Operasi Damai Cartenz, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Suseno menerangkan bahwa petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan dokumen identitas.

Bukan hanya itu, namun ternyata tersangka bernama Sarius Indey itu memiliki sejumlah peran. Salah satunya, dirinya memberikan senjata yang menurut pengakuannya ditemukan di bekas kantor Dinas Perhubungan (Dishub) kemudian memberikan uang kepada Petrus senilai Rp 10 juta agar dia bisa mendapatkan senjata lainnya.

Tidak sampai di sana, namun ternyata Petrus juga terhubung dengan tersangka lain yang berinisial MO yang sebelumnya juga berhasil ditangkap oleh aparat keamanan, yang mana peranannya kala itu menjadi penadah dua buah senjata laras pendek.

Di sisi lain, terdapat salah satu oknum dari Kepolisian Resor (Polres) Yalimo yang membawa kabur sebanyak 4 (empat) pucuk senjata serta diduga dirinya bergabung dengan barisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM.

Menurut Kepala Bidang Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Papua (Kabid Propam Polda Papua) Komisaris Besar (Kombes) Roy Satya mengungkapkan bahwa kaburnya Brigadir Polisi Dua (Bripda) Aske Mabel memang membawa empat pucuk senjata.

Akibat kejadian tersebut, kemudian pihak Polda Papua langsung dengan cepat tanggap dan tegas mengirimkan tim demi menyelidiki kejadian itu. Dengan sangat tegas, aparat keamanan menyatakan bahwa seluruh hal yang menyangkut dengan adanya dugaan oknum Polres Yalimo yang membantu pemasokan senjata pada OPM akan terus diperiksa.

Upaya pemutusan mata rantai pasokan persenjataan pada Organisasi Papua Merdeka, memang terus aparat keamanan gencarkan. Bukan hanya yang berasal dari beberapa oknum ASN ataupun aparat saja, namun pemutusan pasokan senjata itu juga terjadi di perbatasan wilayah yang berhubungan dengan negara tetangga.

Pasalnya, memang terdapat beberapa negara yang sampai saat ini terus diduga kuat menjadi pemasok senjata kepada OPM sehingga menjadikan gerombolan teroris itu sampai kini masih tetap mampu bertahan.

Selain itu, dugaan tersebut juga semakin kuat karena Organisasi Papua Merdeka memiliki beberapa senjata yang cukup canggih. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan memang ada bahwa beberapa sumber pasokan dan amunisi senjata milik OPM, yang mana jalur masuknya adalah melewati jalan tikus di perbatasan Papua Nugini.

Setidaknya terdapat empat sumber senjata yang OPM pakai, salah satunya berasal dari Filipina lantaran memang di sana senjata menjadi bahan yang bisa dijual dengan bebas. Terlebih, ada pula home industry di sana dengan kualitas yang bagus.

Selanjutnya, negara lain yang menjadi pemasok senjata api kepada gerombolan teroris Bumi Cenderawasih itu adalah Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti dari adanya anggota OPM yang memakai sejumlah senjata, salah satunya yakni M16 yang merupakan senjata buatan Negeri Paman Sam.

Lebih lanjut, terdapat Austria dengan senjata berjenis Steyr AUG hingga Rusia dengan senjata berjenis AK-47. Senjata tersebut sempat OPM pakai untuk melakukan penyerbuan dengan serangan yang sangat membabi buta.

Tidak mengenal kata lelah, aparat keamanan terus berupaya mewujudkan kedamaian di Bumi Cenderawasih, termasuk utamanya adalah dengan memberantas habis OPM, serta mengurangi kekuatan mereka dengan cara memutus mata rantai pasokan senjata yang menuju kepada gerombolan teroris itu.

Dukungan penuh dari seluruh masyarakat di Indonesia menjadi hal yang sangat penting, terlebih keberhasilan dari aparat keamanan RI dalam memutus mata rantai pasokan persenjataan pada OPM patut mendapatkan apresiasi sangat tinggi sehingga Bumi Cenderawasih mampu kembali bangkit dengan kondisi yang kondusif dan pembangunan di Papua pun dapat terlaksana dengan maksimal.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar

Mendukung Optimalisasi Pengamanan Data Demi Sukseskan Pilkada 2024

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, keamanan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Setiap langkah dan keputusan yang diambil haruslah mengutamakan keamanan dan integritas proses demokrasi.

Menguatkan sistem keamanan menuju Pilkada 2024 yang aman dan terpercaya adalah sebuah tantangan yang membutuhkan sinergi antara sejumlah pihak terkait. Dari penerapan teknologi mutakhir hingga upaya sinergis antara institusi pemerintah, kepolisian, partai politik, dan masyarakat, semua bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lancar dan adil.

Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan suaranya tanpa rasa khawatir dan keraguan, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari seluruh warga negara.

Dalam memastikan integritas dan transparansi Pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat telah memutuskan untuk mengadopsi metode pencocokan dan penelitian data pemilih berbasis elektronik (e-Coklit).

Langkah ini, sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Kalbar, Suryadi, bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih. Tidak hanya itu, pembaruan signifikan pada aplikasi e-Coklit juga memungkinkan operasionalnya di daerah dengan akses sinyal yang terbatas. Hal ini membuka jalan bagi petugas pantarlih untuk bekerja tanpa hambatan teknis, meskipun berada di wilayah terpencil tanpa sinyal.

Pemilihan menggunakan metode e-Coklit telah teruji pada Pemilu serentak Februari lalu, namun sejumlah pembaruan telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada penggunaan sebelumnya. Salah satu kelebihan yang diunggulkan adalah kemampuannya untuk tetap beroperasi di daerah tanpa sinyal, setelah melakukan login awal di area yang memiliki akses internet.

Sinkronisasi data kemudian dapat dilakukan di tempat yang terjangkau jaringan internet, seperti kantor desa, memastikan bahwa informasi yang terkumpul dapat diakses dan dikelola dengan lancar.

Namun, implementasi teknologi ini tidaklah semata-mata mengandalkan aplikasi canggih. Bagian yang tidak kalah penting adalah peran serta petugas pantarlih yang merupakan ujung tombak dalam proses pemutakhiran data pemilih.

KPU Kalbar telah melaksanakan proses rekrutmen dengan cermat, memastikan bahwa petugas yang ditugaskan memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi kewilayahan dan kondisi penduduk setempat. Salah satu syarat mutlak adalah keberadaan HP Android, memastikan bahwa petugas memiliki perangkat yang sesuai dengan kebutuhan teknologi yang digunakan.

Proses pelatihan dan pemahaman tentang penggunaan aplikasi e-Coklit menjadi prioritas dalam persiapan petugas pantarlih. Dengan harapan bahwa aplikasi ini dapat digunakan secara optimal hingga mencapai 100 persen partisipasi dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada, KPU Kalbar menegaskan pentingnya supervisi dan pemantauan yang cermat terhadap penggunaan teknologi ini.

Menjelang Pilkada tahun 2024, Polres Garut telah melakukan langkah proaktif dengan menggelar safari silaturahmi ke partai politik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Garut. Kapolres Garut, AKBP Rohman Yonky Dilatha, S.I.K., M.Si., menyatakan tujuan utama silaturahmi ini untuk menjalin sinergi dan membangun hubungan yang erat antara Polres Garut dan partai politik. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya Pilkada yang lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat Garut.

Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh penting dari berbagai partai politik, termasuk DPC Partai PDIP, Gerindra, dan Demokrat, Kapolres Garut menekankan pentingnya kerjasama dalam menjaga kondusifitas politik di wilayah tersebut. Sinergi antara kepolisian dan partai politik dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada.

Sosialisasi pelaporan pelanggaran Pilkada 2024 juga diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Diharapkan kualitas pesta demokrasi dapat terjaga dari berbagai bentuk kecurangan atau pelanggaran. Partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat menjadi kunci dalam menjamin integritas dan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan transparan.

Tidak ketinggalan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, turut memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan terlibat dalam proses Pilkada 2024. Dengan menyatukan tiga pilar keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Kapolda menegaskan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman selama pelaksanaan Pilkada.

Melalui operasi mantap pra-ja, Polda Jateng berupaya mengamankan proses pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur di Jawa Tengah, memastikan bahwa hak pilih masyarakat dapat tersalurkan tanpa adanya ancaman atau gangguan yang mengganggu.

Dalam menghadapi Pilkada 2024, berbagai pihak terlibat dalam upaya memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan aman, lancar, dan terpercaya.

Bersama-sama kita berkomitmen untuk menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban menjelang serta selama pelaksanaan Pilkada.

Dengan sinergi antara institusi pemerintahan, kepolisian, partai politik, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tangguh dan mewujudkan Pilkada yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Mari kita terus bergerak maju menuju Pilkada 2024 yang aman, terpercaya, dan memberikan suara bagi kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Mendorong Peran Aktif Pemda Sukseskan Pilkada 2024

Oleh : Sabrina Aulia )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, peran pemerintah daerah sangatlah vital dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan pemerintah daerah mencakup berbagai aspek mulai dari persiapan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci sukses Pilkada, pemerintah daerah memiliki tugas penting dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih. Pemerintah daerah bekerja sama dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan informasi yang akurat mengenai tahapan-tahapan Pilkada, pentingnya partisipasi dalam pemilihan, serta cara-cara memberikan suara yang benar.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan akan terus memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini bertujuan agar KPU Kota Depok dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Target yang akan dicapai yakni minimal setara dengan Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Seluruh warga juga diimbau untuk berperan aktif untuk mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memilih. Termasuk para camat, lurah, dan peserta pemilu partai politik.

Masih pada bagian daerah Jawa Barat, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar juga mendorong seluruh pihak memberi masukan dan berpartisipasi dalam Pilkada 2024.

Menurutnya, pesta demokrasi ini sangat penting karena akan menentukan pemimpin dan arah pembangunan Kota Bandung di masa depan. Perlu digarisbawahi juga bahwa Pilkada menjadi cermin kekuatan dan kedewasaan demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, ia menyebut persiapan matang dan koordinasi baik merupakan hal yang sangat penting.

Kepada seluruh peserta diminta untuk serius memperhatikan dan memberi masukkan demi kelancaran Pilkada di Kota Bandung. Serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan Pilkada.

Hikmat juga berpesan agar pemetaan masalah yang mungkin timbul harus dicari solusinya. Hal ini dimaksudkan agar potensi masalah bisa diredam dan tidak ada riak di kemudian hari.

Di daerah lainnya seperti Provinsi Sumatera Selatan, yang berkomitmen untuk memastikan prosedur administrasi bagi para calon yang akan mendaftar di Pilkada 2024 tidak merugikan para calon.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Supriono. Pihaknya mengimbau seluruh ASN dan penyelenggara Pilkada terus berkoordinasi dan bekerja sebaiknya-baik sesuai tupoksi masing-masing. Supriono juga kembali mengingatkan ASN untuk mematuhi regulasi terkait netralitas mereka dalam mendukung pelaksanaan Pilkada.

Selain itu harus mempertahankan Sumsel sebagai daerah zero konflik dan tidak mudah termakan kampanye hitam. Pemkab/pemkot agar terus sejalan bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama agar pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Selatan, Sri Sulastri menyampaikan maksud tujuan dari kegiatan sosialisasi Desk Pilkada 2024 tersebut untuk menyamakan persepsi terkait ASN sebagai calon kepala daerah, pemetaan persiapan pilkada kab/kota, sebagai bahan analisis untuk pelaksanaan pilkada aman dan damai. Selain itu, juga untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan pilkada serentak, membangun sinergitas dan meminialisir bentuk persoalan dan konflik menjelang dan pasca Pilkada.

Sama halnya mengenai kedisiplinan ASN, Penjabat Bupati Muna Barat, La Ode Butolo mengatakan dalam menjaga kedisiplinan ASN pihaknya selalu mewanti-wanti agar tidak terlibat dalam politik praktis. Karena dengan turut berkiprah dalam politik praktis, menandakan ASN tersebut tidak netral. Terlebih, ASN sebagai pelayan rakyat yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Untuk diketahui, politik praktis adalah suatu dimensi di mana partai-partai politik menjalankan peran kritisnya dalam menyusun strategi kampanye, merumuskan kebijakan, dan melakukan interaksi politik. Sebagai arena pertempuran ide dan kepentingan, politik praktis mencerminkan dinamika perubahan dalam masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa politik praktis, tidak selalu berdampingan dengan politik identitas.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sangatlah esensial. Peran mereka memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan lancar dan demokratis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan koordinasi yang baik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, pemerintah daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan Pilkada 2024.

Peran aktif pemerintah daerah tidak hanya menjamin kelancaran proses pemilihan tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan negara secara keseluruhan

)* Penulis merupakan pengamat politik

Asrama Mahasiswa Nusantara Jadi Tempat Terbaik Cetak Generasi Unggul Indonesia

Oleh : Lisa Rumaropen )*

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) memang menjadi tempat terbaik untuk mencetak para generasi muda penerus bangsa yang unggul di seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali. Keberadaan gedung inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut jelas akan mendatangkan pengaruh sangat signifikan.

Pasalnya, dalam gedung Asrama Mahasiswa Nusantara, para anak muda akan mendapatkan banyak sekali didikan, pelatihan dan juga gemblengan sehingga mengantarkan mereka menjadi generasi yang unggul di Indonesia.

Keberadaan generasi unggul di Indonesia sendiri juga merupakan hal yang sangat penting, karena dengan demikian maka bukan tidak mungkin menjadikan bangsa ini akan semakin maju dan berkembang ke depannya.

Pemerintah, melalui berbagai Kementerian dan Lembaga terkait seperti BIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Agama (Kemenag) membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dengan tujuan untuk merealisasikan implementasi dasar negara Pancasila dalam dunia pendidikan agar semakin masif.

Oleh karenanya, memang keberadaan AMN sendiri khusus bagi para putra dan putri dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Gedung tersebut memang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dirikan untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa mulai dari ujung Timur hingga ujung Barat Tanah Air.

Maka dari itu, setelah sebelumnya sukses besar dengan pembangunan AMN di Surabaya, kini Badan Intelijen Negara kembali melangsungkan pembangunan kedua di Manado, yang mana nantinya juga akan terus berlanjut hingga di berbagai titik lain seperti Makassar, Yogyakarta, Jakarta.

Untuk mencetak generasi unggul yang berasal dari kalangan pemuda atau mahasiswa, pemerintah memberikan mereka beasiswa secara penuh melalui LPDP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama berkuliah. Bukan hanya biaya kuliah saja, bahkan para generasi muda itu juga mendapatkan biaya hidup.

Tentunya dengan keberadaan AMN, termasuk di Surabaya dan Manado saat ini mampu membantu seluruh mahasiswa dari berbagai wilayah serta menjadi wujud nyata dari bagaimana bentuk perhatian pemerintah atas sumber daya manusia (SDM) muda di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Kasubdit Wilayah III Direktorat Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Bekti menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas AMN di Manado terus berproses. Tak hanya itu, Kementerian PUPR bersama dengan kontraktor terus melakukan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Blok A atau Gedung Asrama Putra. Semua itu perlu dilaksanakan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.
Dengan adanya fasilitas yang sangat lengkap dan mumpuni kepada para mahasiswa itu, maka menjadikan tekad mereka dalam berkuliah menjadi jauh lebih tinggi dan mereka sangat bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi orang yang sukses, sehingga nantinya jika sudah terjun ke tengah masyarakat secara langsung, maka mereka bisa membangun tanah kelahirannya sendiri.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan AMN Manado bertujuan untuk menyatukan seluruh putra dan putri dari berbagai wilayah di Indonesia dalam satu tempat tinggal yang sama.

Sehingga ketika para anak muda itu mampu bertemu, dan bertempat tinggal dalam satu atap yang sama meski memiliki perbedaan latar belakang, mereka bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan serta menghasilkan gotong royong dalam membangun Tanah Air pada masa depan.

Tidak cukup hanya bertujuan untuk menjadikan para generasi muda itu saling mengenal adanya perbedaan antar satu sama lain saja, namun pemerintah melalui BIN juga terus memberikan banyak sekali bentuk didikan serta pelatihan wawasan kebangsaan sehingga mereka semua tumbuh sebagai generasi unggul.

Bukan tidak mungkin dengan berkumpulnya seluruh mahasiswa dari seluruh pelosok negeri dalam asrama tersebut, maka bangsa dan negara ini akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Karena adanya kerukunan dan kekompakan akan mampu menjadi sebuah kekuatan besar.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. K.H. Yudian Wahyudi juga mengaku bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara adalah untuk mendidik para mahasiswa agar memiliki karakter Pancasila yang kuat. Oleh karena itu, dirinya memberikan apresiasi sangat besar pada pemerintah dan BIN dalam upayanya untuk membangun SDM Indonesia yang unggul.

AMN Manado menjadi tempat yang sangat baik sekali bagi para penghuninya, karena mereka semua akan terus mengalami pengasahan akan keterampilannya, kemudian yang terpenting adalah penumbuhan jiwa nasionalisme, bela negara hingga cita-cita untuk Indonesia.

Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Steve HA Kepel juga turut memberikan apresiasi sangat tinggi atas semua pihak yang telah merealisasikan proyek pembangunan Asrama Mahasiswa di Manado, khususnya kepada Badan Intelijen Negara.

Pasalnya, pembangunan AMN Manado sendiri memang bukan hanya sekedar menjadi bangunan fisik semata, melainkan juga simbol bagaimana komitmen sangat kuat dari pemerintah dan BIN terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) muda dan unggul di Indonesia.

Tempat terbaik dari para generasi muda penerus bangsa untuk semakin meningkatkan kualitas diri mereka sehingga mampu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Indonesia adalah terletak dalam Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado. Hal tersebut lantaran di sana mereka akan menjumpai lingkungan yang sangat kondusif untuk terus belajar, berkreasi dan berkolaborasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Aparat Keamanan Kerahkan Pasukan Elite Berantas Habis OPM

Oleh : Salmon Kadepa )*

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) mengerahkan sejumlah pasukan elite untuk memberantas habis Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar mereka tidak lagi terus melakukan banyak kekerasan dan kekejaman kepada masyarakat Papua. Langkah ini pun perlu untuk mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat agar kedamaian dapat terus tercipta di Bumi Cenderawasih.

Aparat keamanan terus berkomitmen untuk memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk melalui pengerahan pasukan elit. Pengerahan sejumlah pasukan elite itu tentu sangat membantu dalam pemberantasan habis OPM lantaran selama ini mereka sama sekali tidak berhenti dalam bertindak keji, bahkan tidak lagi segan-segan untuk menyerang aparat keamanan termasuk juga warga sipil orang asli Papua (OAP) yang tidak bersalah.

Bahkan baru-baru ini, OPM kembali menembak mati warga sipil di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Korban merupakan sopir angkot.

Mirisnya lagi, bukan hanya sekedar menghabisi nyawa korban, namun gerombolan teroris Bumi Cenderawasih itu juga membakar angkot milik korban. Ternyata pelaku penembakan sekaligus pembakaran itu adalah OPM pimpinan Undius Kogoya yang memang selama ini kerap menjalankan aksi biadab mereka di Kabupaten Paniai.

Oleh karenanya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) kemudian menunjukkan peran serta negara dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk mereka warga sipil di Papua dengan adanya pengerahan sejumlah pasukan elite untuk memberantas habis OPM.

Sebagaimana informasi yang beredar, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Kewilayahan Batalyon Infanteri (Yonif) R 641/Beruang tiba di Tanah Papua untuk membantu dalam operasi memberantas habis keberadaan Organisasi Papua Merdeka.

Kepala Staf Korem (Kasrem) 172 PWY, Kolonel Infanteri (Inf) Bobby Triyanto kemudian menyambut dengan sangat hangat kedatangan bantuan dari pasukan elite tersebut demi menciptakan kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Bukan hanya itu, namun karena ulah yang semakin menjadi-jadi dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak beberapa waktu yang lalu, kemudian juga turut membuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menerjunkan pasukan elitenya, yakni Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

Tanpa terendus, pihak Kopasgat berupaya untuk melangsungkan operasi senyap yang mengepung beberapa titik vital di segala penjuru Bumi Cenderawasih, sehingga menjadikan OPM, termasuk pasukan pimpinan Egianus dan kawan-kawannya menjadi semakin terdesak.

Sebagai informasi, bahwa beberapa waktu lalu, OPM harus membayar kebrutalan yang mereka lakukan selama ini dengan darah karena nekat menghadang prajurit TNI dari Komando Operasi (Koops) TNI Habema.

Penghadangan oleh kelompok separatis tersebut berujung pada kemenangan mutlak dari aparat keamanan Republik Indonesia, sehingga memaksa mereka untuk menyeret tubuh rekannya sendiri ke dalam hutan dalam kondisi yang berdarah-darah lantaran terluka akibat tertembak dalam bentrok senjata dengan pasukan Koops Habema.

Dalam siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), pasukan operasi khusus Koops Habema TNI sedang bergerak menuju ke Kampung Bazemba, Distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Pasukan tempur Koops TNI Habema tersebut bergerak menuju ke Sugapa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa OPM sedang menebarkan teror mereka di distrik itu. Bahkan, gerombolan teroris Bumi Cenderawasih tersebut sempat mendatangi warga dan meminta secara paksa bahan makanan, kemudian sempat melakukan penyiksaan secara kejam pada masyarakat sipil.

Tentu saja hal tersebut tidak menjadikan aparat keamanan tinggal diam, dengan penuh keberanian dan semangat patriotik mereka bergerak untuk memburu OPM hingga terjadi bentrok senjata dan membuat gerombolan separatis musuh negara itu terdesak hingga mereka mundur ke arah Kampung Wandoga.

Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Richard T.H. Tampubolon, OPM yang mengganggu keamanan di Kampung Bazemba merupakan anak buah dari Apen Kobogau dan mereka terus secara intens beroperasi menebar terornya di wilayah Intan Jaya.

Seluruh hal yang Pasukan Koops Habema lakukan merupakan upaya dari TNI untuk menciptakan keamanan di Intan Jaya, agar semua kehidupan di masyarakat bisa berjalan dengan normal sehingga pembangunan Bumi Cenderawasih bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni mengatakan bahwa baik pihaknya maupun Pemerintah RI sama sekali tidak memiliki keraguan untuk terus memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM). Negara telah sangat konsisten bahkan sejak awal untuk memberantas siapapun yang terus mengancam eksistensi NKRI.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pihaknya dalam upaya pemberantas OPM sama sekali tidak akan main lembut. Pasalnya, kekejian gerombolan teroris itu selama ini sudah sangat kelewatan, lantaran mereka terus menggunakan senjata, sehingga juga patut dilawan dengan senjata pula.

Terlebih, menurutnya memang upaya penanganan keamanan di Papua jelas sangat berbeda dengan di wilayah lain. Sehingga aparat memiliki metodenya tersendiri untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di Papua.

Pemberantasan habis Organisasi Papua Merdeka (OPM) patut mendapatkan dukungan penuh oleh seluruh pihak di Indonesia. Dalam upaya tersebut, aparat keamanan bahkan mengerahkan sejumlah pasukan elite mereka. Dengan adanya pengerahan pasukan elit ini dari berbagai unsur ini, gerombolan separatis Papua diharapkan dapat segera ditumpas.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idul Adha

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan kewajaran harga pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada 17 Juni 2024. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan melakukan analisa kondisi harga pangan secara nasional, termasuk di tingkat konsumen. Pemerintah daerah juga turut memastikan harga pangan aman dan stabil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya melakukan analisa kondisi harga pangan secara rutin. Data harga-harga tersebut merupakan himpunan dari total 1.503 enumerator se-Indonesia mulai dari tingkat produsen, konsumen sampai grosir.

Mengacu pada harga pangan strategis rata-rata nasional di tingkat konsumen per 29 Mei 2024, komoditas beras medium dan premium di zona 2 dan 3, perlu dilakukan intervensi. Hal ini menimbang harga yang tercatat melebihi 5,89 persen sampai 15,54 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).  Sementara untuk komoditas bawang merah, minyak goreng curah, gula konsumsi dan beras medium zona 1 dikategorikan dengan status waspada.

Pemerintah tentunya melakukan berbagai program intervensi ke pasar secara terus menerus. Bulan Juni ada Hari Raya Idul Adha yang biasanya akan mempengaruhi harga pangan, sehingga fokus pemerintah adalah memastikan pasokan dan harga yang baik dan stabil.

Lebih lanjut Arief mengatakan, melalui Perum Bulog, Bapanas telah menugaskan pelaksanaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baik di tingkat konsumen maupun ritel modern. Per 29 Mei 2024, realisasi beras SPHP di tingkat konsumen telah mencapai 729 ribu ton dari target 1,2 juta ton. Sementara realisasi beras SPHP ke ritel modern sudah 50 ribu ton dengan 3 besar penyaluran ke Indomaret, Indogrosir dan Alfamart. Program intervensi lainnya juga dilakukan pemerintah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM adalah instrumen andalan penstabilan kondisi pangan nasional. Pada periode Januari sampai Mei 2024, total GPM telah di­helat 4.695 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota. Ini akan terus diintensifkan terutama menjelang HBKN Idul Adha.

Daerah juga memiliki peran sentral dalam  menjaga stabilitas harga menjelang hari raya keagamaan Idul Adha. Mereka menggunakan berbagai strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditi pangan. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, turut menggencarkan program GPM yang menyasar ke sejumlah desa untuk menjaga stabilitas harga pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan Program GPM ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Gerakan ini dirancang untuk memberikan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi momen penting seperti Idul Adha. Program tersebut sudah mulai dilaksanakan, sala satunya di Desa Japara, Kuningan pada 4 Juni 2024. Pihaknya juga memastikan harga pokok untuk bahan pangan tetap stabil menjelang Idul Adha.

Dalam program GPM disediakan bahan pangan murah seperti beras, daging, aneka sayur dan lainnya yang dibeli oleh masyarakat. Program ini sangat membantu masyarakat, karena harga-harga berbagai komoditas ini dijamin di bawah pasaran karena ada subsidi dari pemerintah. Tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, program ini menjadi salah satu strategi yang cukup efektif untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kuningan mendekati hari besar keagamaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu juga terus mengupayakan menjaga stabilitas harga pangan di ibu kota Sulawesi Tengah menjelang lebaran Idul Adha 1445 hijriah tahun 2024.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, Zulkifli mengatakan meski saat ini harga bahan pokok penting masih stabil, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan harga. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah dengan sasaran dua wilayah yakni Kelurahan Tawaeli, Kecamatan Tawaeli dijadwalkan pada 13 Mei 2024, kemudian dilanjutkan di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga pada tanggal 14-15 Mei 2024.

Selain itu Disperindag Kota Palu juga melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga di pasar tradisional secara rutin, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan harga di tingkat pedagang. Langkah selanjutnya yang dilakukan, yakni membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan, termasuk menguatkan koordinasi dengan satuan tugas (Satgas) pangan. Zulkifli menekankan kepada para pedagang dan distributor jangan melakukan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi stabilitas harga, salah satunya penimbunan bahan pangan. Sebab, menimbun bahan pokok atau pangan adalah tindakan yang melanggar aturan, dan sanksinya pidana. Saat ini stok pangan khususnya komoditas beras di Kota Palu sangat memadai, pasokan di gudang logistik Bulog mencapai 24 ribu ton. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok agar selalu terpenuhi.

Dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan merupakan energi positif bagi pemerintah sehingga upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan hari Raya Idul Adha bisa terlaksana sesuai dengan arah kebijakan. Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai wilayah tersebut patut diapresiasi.

Hal ini agar masyarakat memahami bahwa pemerintah terus melakukan hal terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pemerintah terus berkomitmen memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi tanpa terganggu oleh fluktuasi harga atau anomali pasar yang mungkin terjadi jelang perayaan Idul Adha. Oleh karena itu, masyarakat bisa tenang menyambut Idul Adha dengan melakukan kegiatan konsumsi di pasar seperti hari-hari normal biasanya.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024

Mendukung Peran Aktif Media Dalam Wujudkan Pilkada Damai 2024

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Peran media massa menjadi sangat vital ketika semua pihak memerlukan informasi secara cepat dan akurat terkait penyelenggaraan pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada di Indonesia. Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai proses dan ketentuan Pemilu/Pilkada, kinerja peserta Pemilu/Pilkada, serta hak dan kewajiban pemilih. Dalam perkembangan saat ini, media masa dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen (netral) pada saat pesta demokrasi berlangsung. Untuk itu, peran aktif media memiliki andil besar untuk mewujudkan Pilkada 2024 agar berlangsung aman dan damai.

Dalam upaya menambah wawasan jurnalis terkait peliputan dan penulisan berita Pemilu 2024, Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024, di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, pada 6 Juni 2024 lalu. Workshop diikuti oleh para pimpinan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, organisasi profesi wartawan diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan organisasi perusahaan pers, seperti JMSI, SMSI, SPS, dan lainnya.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi pers pada Pemilu maupun Pilkada, serta upaya meningkatkan kualitas peliputan dan pemberitaan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan penegakan demokrasi sangat penting melalui peliputan yang profesional dan berintegritas. Kita perlu melakukan pengawalan terhadap demokrasi. Tidak sekedar bicara mengenai Pemilu damai, tapi juga memastikan berjalan secara berkualitas.

Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang sejati. Peran jurnalis sangat vital dalam proses tersebut. Evaluasi keterlibatan jurnalis terhadap Pemilu perlu dilakukan sebagai fungsi dari pers. Pemilu 2024 adalah Pemilu terbesar di Indonesia, maka dari itu pers penting bersikap teguh dalam prinsip kebenaran. Pers tidak boleh dipengaruhi ruang redaksi, konglomerasi, pemilik modal dan pemilik media. Pers harus merdeka dan independen, karena ini menjadi tantangan besar.

Ninik menjelaskan intimidasi di lapangan yang dihadapi jurnalis adalah tantangan. Oleh karena itu, kebenaran yang disampaikan para jurnalis perlu mendapat apresiasi. Pihaknya berharap workshop di Jambi dapat memunculkan ide-ide terbaik dalam melakukan peliputan dan pemberitaan Pilkada, sehingga memiliki dampak yang baik bagi demokrasi di Indonesia ke depan.

Organisasi pers lainnya yang turut berkontribusi untuk menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia yakni Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS). Mereka melaksanakan Coffee Morning Awak Media Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat menjelang jelang Pilkada Serentak 2024 di Lupung Coffee Sekadau, pada 8 Juni 2024.

Ketua IWAS, Krisantus, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi serta menyatukan persepsi dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Media memiliki peran besar yang bisa mempengaruhi suksesnya Pilkada serentak 2024, Oleh karena itu, diharapkan media bisa menyampaikan informasi benar, valid, dan berimbang, sehingga media juga bisa menjadi ruang pendidikan politik bagi masyarakat.

Komitmen ini harus dilakukan agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai tanpa hoaks sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Pihaknya juga berharap wartawan di Kabupaten Sekadau selalu kompak dan bersatu, menyuguhkan pemberitaan dengan berpegang pada prinsip moral dan etika jurnalistik serta bersama-sama mencegah penyebaran berita hoaks maupun ujaran kebencian.

Krisantus juga mengajak seluruh awak media di Kabupaten Sekadau untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pembacaan komitmen bersama seluruh awak media di Kabupaten Sekadau.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir juga menggelar Coffee Morning bersama kepolisian, kejaksaan dan Insan Pers dari berbagai media guna mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang adil, damai dan berkualitas, di Aula Media Center KPUD Jalan Kecamatan Batu Empat Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Ketua KPUD Rokan Hilir, Eka Murlan mengatakan peran pers sangat penting dalam proses pesta demokrasi seperti pada tahapan pelaksanaan Pilkada. Selain itu, untuk menyampaikan informasi terkait tahapan-tahapan Pilkada serentak, fungsi pers juga sebagai lembaga kontrol sosial, sehingga apa yang dilaksanakan KPUD selaku penyelenggara pesta demokrasi pada Pilkada serentak dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman.

Tanggung jawab menyukseskan Pilkada 2024 tidak hanya berada di KPU, melainkan tanggung jawab kita bersama termasuk media. Media harus terus berkomitmen menyajikan informasi berimbang dan netral atau cover both side, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang pula. Dengan adanya informasi yang aktual, maka dapat memperkuat dan meyakinkan masyarakat untuk menjadi bagian dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, peran media harus terus dikawal agar tetap tegak lurus dengan aturan yang berlaku.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Ad Placement

opini

internasional

trending