Perekonomian Indonesia Optimis Tumbuh Positif di Tengah Gejolak Global

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

Perekonomian Indonesia Optimis Tumbuh Positif di Tengah Gejolak Global

Oleh: Sigit Handoyo )*

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 memancarkan optimisme yang didasarkan pada berbagai faktor fundamental yang kuat dan kebijakan pemerintah yang proaktif. Ekonomi Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun menghadapi tantangan global.

Salah satu pendorong utama dari proyeksi ini adalah stabilitas politik dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur, yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain itu, sektor konsumsi domestik yang kuat juga menjadi pilar penting. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang terus berkembang, daya beli masyarakat Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dianalisis. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap positif, meskipun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

Pertama, warisan kebijakan infrastruktur yang masif selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi menjadi fondasi kuat bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya memperkuat basis ekonomi nasional. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan akan terus memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, manufaktur, dan pariwisata.

Lembaga pemeringkat Moody's memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 masih akan bergerak di level 5,1%. Ditopang oleh kuatnya potensi pertumbuhan kredit, meski tren suku bunga acuan Bank Indonesia tengah tinggi. Senior Vice President Moody's Ratings, Eugene Tarzimanov mengatakan pihaknya masih menargetkan pertumbuhan PDB riil Indonesia sebesar 5,1% pada 2024.

Eugene mengatakan, penyaluran kredit perbankan di Indonesia masih akan sangat kuat, karena permintaan kredit masih tinggi, terutama untuk sektor-sektor seperti manufaktur hingga agrikultur yang ia perkirakan akan memperoleh berkah dari fluktuasi harga komoditas. Pihaknya juga memperkirakan, pertumbuhan kredit di Indonesia pada tahun 2024 masih akan tumbuh di kisaran 10% sampai dengan 12%. Per Maret 2024, OJK pun telah mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mencapai 12,4% secara tahunan dari Februari 2024 yang tumbuh 11,28%.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,06 persen pada tahun 2024. Hal ini diiringi dengan berakhirnya rangkaian tahapan Pilpres yang akan mendorong keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi. Tidak hanya itu, Andry mengatakan dengan dimulainya tahapan Pilkada nanti, juga dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan konsumsi.

Senada dengan Andry, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman turut memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung datar atau flat di kuartal kedua 2024 atau berada di angka 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Akan tetapi, memasuki kuartal kedua, Faisal mengingatkan bahwa sepanjang Mei terdapat banyak libur nasional dan cuti bersama. Momentum ini dapat dimaksimalkan dari sisi pengeluaran konsumsi pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata dan aktivitas belanja yang bersifat leisure.

Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Ketidakpastian ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketegangan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi ekspor Indonesia. Selain itu, tekanan inflasi dan perubahan kebijakan moneter global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Oleh karenanya, kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting yang harus terus didorong. Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan memperkuat sektor-sektor lain seperti manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital akan memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan eksternal.

Keberlanjutan reformasi struktural yang telah dimulai selama pemerintahan Presiden Jokowi pun menjadi kunci. Reformasi di sektor pajak, deregulasi, dan peningkatan iklim investasi harus dilanjutkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi prioritas untuk memastikan tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

Di sisi lain, keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi juga memainkan peran penting dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024. Program vaksinasi yang berhasil serta kebijakan stimulus ekonomi yang tepat sasaran telah membantu memulihkan kepercayaan bisnis dan konsumen, yang menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diperkirakan berada pada kisaran 5-6%. Angka ini mencerminkan optimisme terhadap keberlanjutan reformasi dan dampak positif dari pembangunan infrastruktur. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Papua Terus Berkembang Pesat Sejak Menjadi Bagian Integral NKRI

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

Papua Terus Berkembang Pesat Sejak Menjadi Bagian Integral NKRI

Oleh: Isak Wambai

Papua, sejak ditetapkan sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memajukan wilayah tersebut dan memperkuat integrasi Papua ke dalam NKRI. Sejak bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui proses penyerahan kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional, Papua terus mengalami transformasi yang substansial.

Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Papua mengalami lonjakan dalam pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya pembangunan di wilayah pelosok, termasuk Papua, yang selama ini sulit dijangkau.

Fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur di Papua mencakup jalan dan jembatan, pelabuhan dan bandara, pendidikan dan kesehatan, serta telekomunikasi. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sejumlah proyek infrastruktur besar telah diluncurkan dan direncanakan untuk Papua. Misalnya, proyek pengembangan Bandara Rendani di Manokwari, Papua Barat, yang berhasil menyelesaikan pengembangan landasan pacu dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini menjadi pintu gerbang kemajuan Kabupaten Manokwari dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta membuka lebih banyak peluang ekonomi.

Selain itu, langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah untuk memperkuat integrasi Papua, termasuk pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan sejarah Papua, serta komitmen untuk memajukan wilayah tersebut secara inklusif.

Pemberian Otsus juga memungkinkan Papua untuk memiliki kewenangan lebih dalam mengatur dan mengelola daerahnya, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Tokoh muda Papua, seperti Steve Mara, menyoroti dampak positif pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi yang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Pembangunan yang dilakukan mencakup tidak hanya infrastruktur fisik tetapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah berkomitmen untuk membangun sekolah dan puskesmas di berbagai wilayah pelosok Papua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Di sektor ekonomi, pemerintah berupaya mengurangi disparitas antar daerah dengan mengembangkan berbagai proyek yang dapat membuka peluang ekonomi lebih besar di Papua. Proyek-proyek ini melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Langkah-langkah konkret lainnya termasuk pengenalan teknologi dan peralatan sederhana untuk petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua, dengan bantuan hibah dari Jepang. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk, serta memperluas saluran penjualan, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Papua.

Dukungan internasional ini menunjukkan adanya perhatian global terhadap pembangunan di Papua dan komitmen untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Pemerintah juga mendorong investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua. Misalnya, rencana pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh investor asal China.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor asing menunjukkan sinergi yang baik dalam memajukan Papua dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Di sektor keamanan, TNI turut berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Komando Operasi TNI (KOOPS TNI) HABEMA, misalnya, telah melakukan berbagai program kegiatan teritorial, termasuk pemasangan penerangan jalan dan rumah-rumah warga di beberapa distrik yang mengalami kesulitan penerangan.

Upaya ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat setempat dan selaras dengan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Dalam beberapa tahun terakhir, Papua telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek. Pemerintah, dengan dukungan masyarakat lokal dan kerjasama internasional, terus berupaya memastikan Papua tumbuh dan berkembang dalam bingkai NKRI. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama.

Komitmen yang teguh dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat Papua sendiri menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan Papua terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Papua telah menunjukkan perkembangan yang pesat sejak menjadi bagian integral dari NKRI. Pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas SDM, dan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua.

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang terus mengalir, Papua tidak hanya akan menjadi bagian geografis dari Indonesia tetapi juga bagian integral dari identitas dan kedaulatan negara yang terus berkembang dan maju.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)

Inginkan Pemilu Lebih Efektif dan Efisien, Anggota DPD RI Wacanakan Pelaksanaan Simultan Berjenjang

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

Inginkan Pemilu Lebih Efektif dan Efisien, Anggota DPD RI Wacanakan Pelaksanaan Simultan Berjenjang

Oleh: Bambang Prasetyo

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewacanakan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung secara simultan dan berjenjang. Hal tersebut lantaran adanya keinginan untuk mewujudkan gelaran pesta demokrasi di Tanah Air tersebut untuk berjalan dengan jauh lebih efektif dan efisien lagi dari sebelumnya.

Ketika pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik, yakni Pemilu mampu berjalan dengan jauh lebih efektif dan efisien, maka sudah barang tentu hal tersebut juga akan mendatangkan dampak yang sangat positif bagi Indonesia, termasuk juga pada bagaimana kualitas para pemimpin bangsa ini ke depannya.

Karena, mulai dari bagaimana persiapan, pelaksanaan hingga pasca perhelatan Pemilu sendiri, seluruhnya pasti sedikit ataupun banyak turut menyumbangkan andil pada bagaimana kehidupan berdemokrasi di Tanah Air, dengan perhelatan secara simultan dan berjenjang, maka mampu mewujudkan Pemilihan Umum yang lebih efektif dan efisien.

Maka dari itu, salah satu anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), K.H. Muhammad Nuh turut menanggapi bagaimana kondisi pasca perhelatan Pemilu Pilpres pada bulan Februari lalu, yang kemudian juga kini menjadi momentum akan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan November 2024 mendatang.

Keinginan untuk mewujudkan gelaran pesta demokrasi yang lebih efektif dan efisien tersebut sangat kuat, sehingga salah satu caranya yakni dengan semakin memaksimalkan pengawasan publik serta optimalisasi pada aparat keamanan.

Jika hal tersebut berjalan, maka bukan tidak mungkin potensi atau kemungkinan akan terjadinya kecurangan bisa tercegah dengan baik. Pengawasan secara langsung dari masyarakat juga menjadi hal yang penting.

Selain itu, dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara simultan dan berjenjang sebenarnya juga menjadi salah satu metode supaya berjalannya kontestasi politik itu belangsung dengan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

Dengan adanya proses pesta demokrasi yang berjalan dengan simultan sesuai level pemerintahannya, yakni untuk anggota legislatif dan presiden terdapat jadwal sendiri, kemudian ada pula untuk tingkat daerah dengan jadwal yang sendiri yakni salah satu contoh skema melangsungkan Pemil secara simultan sesuai dengan level pemerintahan dan bertahap atau berjenjang.

Tatkala hal tersebut berlangsung, maka bukan tidak mungkin akan menjadikan gelaran kontestasi politik lebih maksimal lagi dan tidak akan seberapa melelahkan atau bahkan meminimalisasi kemungkinan timbulnya korban jiwa.

Indonesia sampai saat ini sebenarnya berada dalam alam demokrasi yang terus mengalami proses dan bergerak secara dimanis, maka dari itu, hendaknya seluruh pihak tetap memiliki pemikiran yang terbuka akan kemungkinan perubahan dan jangan sampai memiliki stigma bahwa seolah metode yang saat ini sudah berjalan bersifat permanen.

Terlebih, wacana tersebut juga sudah sangat sesuai dengan adanya usulan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berbicata mengenai desain ulang akan sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dirinya mengaku setuju dengan adanya redesigning Undang-Undang (UU) Pemilu.

Pemerintah RI terus berupaya untuk melakukan revisi sehingga terjadi perbaikan pada sistem Pemilu di Indonesia dan juga terus memperbaiki iklim demokrasi bangsa. Oleh karenanya tidak mengherankan jika tercipta wacana untuk melakukan desain ulang baik itu pada tingkat pusat ataupun daerah, yang mana salah satu opsinya mungkin dengan melangsungkan pemisahan antara Pilpres dan Pileg.

Dalam Rapat Kerja (Raker) antara Mendagri bersama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), terdapat dorongan untuk semakin memperkuat sistem presidensial di Tanah Air.

Komitmen untuk terus melakukan perbaikan dengan berbenah, yakni supaya tercipta iklim demokrasi melalui pelaksanaan Pemilihan Umum yang jauh lebih efektif dan efisien tersebut terwujud dari bagaimana sikap Pemerintah lewat Kemendagri yang sangat menyetujui adanya usulan untuk desain ulang pesta demokrasi di Indonesia.

Meski begitu, pihak Kementerian Dalam Negeri masih harus terus melakuka banyak pembahasan, yakni melalui forum group discuccion (FGD) dengan sejumlah pihak atau stakeholder terkait lainnya.

Pembahasan yang akan berlangsung dari pemerintah tentunya tidak hanya melibatkan beberapa pihak saja, melainkan benar-benar seluruh pihak dan elemen, mulai dari akademisi, praktisi, pengamat kepemiluan pihak NGO, DPR, KPU serta Bawaslu.

Sistem baru yang akan datang jelas akan membawa kebaikan bagi bangsa ini termasuk kepada seluruh daerah di Indonesia, karena perbaikan atau wacana melakukan desain ulang dalam Pemilu tersebut berkaca atau hasil pembelajaran dari berbagai pengalaman sebelumnya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum ataupun Pilkada.

Lantaran banyak pihak termasuk pemerintah sangat menginginkan adanya pelaksanaan Pemilu yang jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya sehingga terjadi pembaikan pada iklim demokrasi di Indonesia, menjadikan wacana akan pelaksanaan Pemilihan Umum termasuk Pilkada secara simultan dan berjenjang terus bergulir dan akan terus mengalami pengkajian dengan mengajak banyak stakeholder.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Australia Tegaskan Tolak OPM ; Intergrasi Papua dengan NKRI Tak Perlu Diragukan Lagi

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

Australia Tegaskan Tolak OPM ; Intergrasi Papua dengan NKRI Tak Perlu Diragukan Lagi

Oleh : Abay Mattua

Papua terus menjadi sorotan publik bukan hanya dalam negeri tetapi pihak asing, Australia sepaham dengan Indonesia bahwa wilayah Papua selamanya tetap menjadi bagian dari NKRI. Dimana, Papua secara geografis  terletak di bagian timur Indonesia, memiliki sejarah integrasi yang panjang dan kompleks dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun beberapa kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus memperjuangkan kemerdekaan, integrasi Papua dengan Indonesia sudah ditetapkan melalui berbagai proses politik dan hukum yang sah, serta mendapat pengakuan internasional. Penegasan terbaru dari Australia yang menolak mendukung gerakan separatis di Papua semakin mengukuhkan posisi integrasi ini sebagai sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi.

Australia secara tegas menolak mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau gerakan separatis di Papua. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles mengatakan bahwa Australia sepenuhnya mendukung kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua, dan tidak mendukung gerakan kemerdekaan apapun. Australia menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Dukungan dari Australia ini menguatkan posisi Indonesia dalam menghadapi isu separatisme di Papua, memastikan bahwa integrasi Papua dalam NKRI tidak perlu diragukan lagi. Australia juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan kemitraan regional dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan.

Integrasi Papua dengan Indonesia sudah ditetapkan melalui berbagai proses politik dan hukum yang sah, serta mendapat pengakuan internasional. Penegasan terbaru dari Australia yang menolak mendukung gerakan separatis di Papua semakin mengukuhkan posisi integrasi ini sebagai sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi.

Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. PEPERA merupakan hasil dari perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun ada kritik mengenai cara pelaksanaan PEPERA, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia.

Sejak integrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan pembangunan di Papua. Program-program seperti Otonomi Khusus Papua yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberikan lebih banyak kewenangan dan anggaran untuk pemerintah daerah Papua guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan Peran TNI AD Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Semua pihak, termasuk rakyat Papua di daerah rawan, sangat merasakan dampak konflik. Dimana aksi kekerasan dan kekacauan yang terjadi telah membawa kesulitan di bidang ekonomi. Kondisi Papua saat ini jauh lebih baik, karena satuan-satuan TNI yang ditugaskan di Papua telah banyak berbuat dengan berbagai upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan Trans Papua dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Papua tidak tertinggal dari wilayah lain di Indonesia. Pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan inklusi sosial dengan mempromosikan keberagaman budaya Papua sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia.

Menanggapi hal ini Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan mengatakan Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua agar pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan seluruh Masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat juga sering mengalokasikan dana yang signifikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan inklusi sosial dengan mempromosikan keberagaman budaya Papua sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia.

Bumi Cenderawasih yang di dalamnya terdapat enam provinsi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sehingga apa yang selama ini diungkapkan kelompok tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mendukung stabilitas dan integritas wilayah Indonesia. Hal ini penting mengingat Papua terletak di wilayah strategis dan kaya sumber daya alam, yang berarti stabilitas di Papua adalah kunci bagi stabilitas regional.

Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Kelompok-kelompok separatis seperti OPM masih aktif dan sesekali melakukan serangan yang mengganggu keamanan di Papua. Namun, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan. Pendekatan ini termasuk pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, serta peningkatan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi di wilayah Papua.

Pemerintah juga meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi isu separatisme. Diplomasi aktif yang dilakukan oleh Indonesia di forum-forum internasional berhasil menjaga agar isu Papua tetap dipandang sebagai urusan domestik Indonesia, sekaligus mendapatkan dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua.

Integrasi Papua dengan NKRI tidak perlu diragukan lagi. Proses historis yang sah, pengakuan internasional, upaya pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah, serta dukungan dari negara-negara seperti Australia menegaskan posisi Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang bijaksana dan inklusif, memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari integrasi.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

AMN Manado Bantu Mahasiswa Seluruh Indonesia Akses Pendidikan Tinggi Terjangkau dan Bermutu

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

AMN Manado Bantu Mahasiswa Seluruh Indonesia Akses Pendidikan Tinggi Terjangkau dan Bermutu

Oleh: Jonathan Pangalila

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado dapat membantu para mahasiswa dari seluruh Indonesia dan berbagai pelosok wilayah di Tanah Air untuk bisa mengakses pendidikan tinggi dengan sangat terjangkau dan juga bermutu tinggi.

Adanya akses akan pendidikan hingga perguruan tinggi biasanya menyisakan beberapa kendala, yang mana salah satunya yakni biaya yang mungkin bagi segenap masyarakat di Indonesia terlalu mahal. Maka dari itu, keberadaan akses pendidikan tinggi yang sangat terjangkau namun tetap bermutu baik adalah solusi nyata menghadapi permasalahan pada sektor tersebut di Tanah Air.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian menginisiasi adanya pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado sebagai bentuk jawaban akan solusi konkret dari permasalahan keterjangkauan pendidikan tinggi pada seluruh mahasiswa bahkan dari berbagai macam pelosok di negeri ini.

Pembangunan AMN di Manado merupakan sebuah langkah konkret dari pemerintah dalam mewujudkan adanya komitmen kuat untuk terus membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Melalui fasilitas tersebut, para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia tanpa terkecuali, bahkan hingga mereka yang berasal dari pelosok Nusantara sekalipun dapat mengakses pendidikan tinggi dengan jauh lebih terjangkau dan juga berkualitas.

Bukan hanya itu, namun keberadaan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado juga turut menciptakan sebuah lingkungan belajar bagi para generasi muda secara inklusif dan sekaligus mempromosikan keberagaman budaya, yang mana Indonesia memang berasal dari masyarakat yang saling berbeda latar belakangnya.

Sejak jaman dulu bahkan sebelum mengalami kemerdekaan, seluruh masyarakat di Tanah Air memiliki latar belakang yang saling berbeda, seperti halnya beragamnya suku, adat, budaya, bahasa, dan sebagainya. Namun dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat, menjadikan bangsa ini mampu meraih kemerdekaannya dan mengusir para penjajah.

Maka dari itu, upaya untuk terus mempromosikan adanya keberagaman masyarakat tersebut menjadi hal yang sangat penting, utamanya hal tersebut hendaknya mampu terus terpatri dalam benak para generasi muda penerus bangsa selanjutnya agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi asas dari para pendiri bangsa terdahulu tidak luntur oleh waktu.

Dengan demikian, AMN Manado ini juga mampu menjadikan terwujudnya harmonisasi kehidupan para anak muda yang terbebas dari adanya ancaman akar penyebaran paham radikalisme dan intoleransi.

Pasalnya, jika paham radikalisme dan intoleransi terus ada di Indonesia, tentunya bangsa ini akan hancur karena persatuan dan kesatuan yang menjadi cikal bakal berdirinya negara ini sudah tidak kuat lagi.

Selain itu, jika paham radikalisme bisa benar-benar musnah dari Tanah Air, maka hal tersebut akan berdampak sangat baik pada masa depan negeri, karena melahirkan banyak dari para generasi muda yang jauh lebih berkompeten.

Ketika para generasi muda penerus bangsa tersebut terdidik menjadi sosok individu yang sangat berkompeten, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki para calon pemimpin bangsa di masa depan yang sangat berkualitas pula.

Sehingga visi untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang bukan hanya menjadi slogan semata, namun akan benar-benar mampu terwujud dengan nyata berkat partisipasi aktif dari para pemudanya.

Maka dari itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Prof. Dr. (HC) Olly Dondokambey melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Steve Kepel menyampaikan bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, ataupun pemerintah saja.

Melainkan, pendidikan di Indonesia merupakan buah tanggung jawab dari seluruh pihak termasuk dari swasta. Maka dari itu dengan keberadaan AMN Manadi ini bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal namun sekaligus juga laboratorium sosial, intelektual dan kewirausahaan sekaligus.

Dalam pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado tersebut, tujuan utamanya adalah bukan hanya sekedar mampu mencetak mahasiswa yang cerdas dalam dunia akademik saja, melainkan juga menjadi sebuah tinggak akan keberhasilan dalam perjalanan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Essy Asiah menyampaikan bahwa keberadaan AMN Manado mampu menjadi wadah untuk mempersatukan para mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama yang berasal dari beragam daerah di Indonesia dan juga berbagai Perguruan Tinggi.

Bangunan yang menjadi arahan direktif langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut juga dalam rangka untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berintegritas dan berkarakter kebangsaan kuat.

Oleh karenanya, keberadaan AMN Manado sendiri sangatlah membantu kepada para mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mengakses dan merasakan bagaimana pendidikan tinggi secara terjangkau dan tetap bermutu tinggi.

*) Mahasiswa Universitas Sastra dan Budaya Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)

Pemerintah Siapkan Berbagai Langkah Strategis Hadapi Tantangan dalam Pilkada

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

Pemerintah Siapkan Berbagai Langkah Strategis Hadapi Tantangan dalam Pilkada

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah. Namun, di balik antusiasme masyarakat terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Untuk itu, pemerintah pun telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul menjelang pelaksanaan Pilkada tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga integritas dan transparansi dalam proses Pilkada serentak 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada 2024 dilaksanakan secara adil dan professional. Pemerintah telah bekerja keras untuk memperkuat Lembaga penyelenggara Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu, serta mengawasi proses pelaksanaan Pilkada dengan cermat demi menjaga nilai-nilai demokrasi.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks, salah satunya bentuk penyebaran berita palsu (hoaks) dan politik uang (money politic). Dalam menghadapi hal ini pemerintah dengan didukung peran aktif masyarakat untuk mengawasi dan pelaporan pelanggaran selama proses Pilkada 2024. Sehingga adanya partisipasi masyarakat pelaksanaan Pilkada akan berjalan dengan penuh integritas dengan menjunjung nilai-nilai demokratis.

Anggota DPR RI daerah pemilhan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustiar mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tetap mewaspadai bahaya berita palsu (hoaks) yang sering muncul di media sosial maupun media online terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu langkah strategis yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pilkada.

Pemerintah telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan adil dan jujur. Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga tahap penghitungan suara.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan terhadap peran dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Bawaslu akan diberikan wewenang yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada, termasuk dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pilkada berlangsung.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan dalam hal keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah untuk memastikan bahwa kampanye tersebut berjalan dengan aman dan tertib.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Pemerintah akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Pemerintah juga akan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menghadapi tantangan dalam Pilkada, pemerintah juga akan melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pilkada. Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyelenggara Pilkada, termasuk petugas KPU dan Bawaslu, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Pemerintah akan memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada digunakan dengan efektif dan efisien, serta tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah juga akan melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Pemerintah akan mendorong terbukanya akses informasi mengenai pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat secara luas. Pemerintah juga akan memastikan bahwa hasil Pilkada yang sah dan adil dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan transparan.

Dalam menghadapi tantangan dalam Pilkada, pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Pemerintah akan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar. Karena Kerjasama dengan berbagai pihak sebagai faktor penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan pengawasan dan pengendalian, penguatan peran dan fungsi Bawaslu, peningkatan keamanan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas penyelenggara, pengawasan penggunaan anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas serta mewujudkan proses demokrasi yang akan berdampak positif kepada masyarakat secara luas.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

WWF ke-10 Jadi Momentum Perumusan Pengelolaan Air Global yang Berkeadilan

Berita Jogja    5/21/2024    Comment   

WWF ke-10 Jadi Momentum Perumusan Pengelolaan Air Global yang Berkeadilan

Oleh: Andri Prasetya )*

Presiden Jokowi secara resmi telah membuka World Water Forum (WWF) ke-10 pada Senin (20/5). Pemerintah pun berharap agar pelaksanaan WWF ke-10 dapat menjadi momentum perumusan pengelolaan air global yang berkeadilan.

WWF ke-10 menjadi titik fokus bagi pemangku kepentingan global dalam mendiskusikan tantangan dan solusi terkait pengelolaan air. Forum tersebut memegang peran yang lebih signifikan dalam merumuskan langkah-langkah untuk pengelolaan air yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh dunia. Forum ini menarik partisipasi yang luas dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Keterlibatan yang kuat dari semua pihak penting memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

Salah satu fokus utama WWF ke-10 adalah pembahasan isu-isu kunci yang berkaitan dengan pengelolaan air, seperti akses air bersih, keberlanjutan sumber daya air, mitigasi perubahan iklim terhadap siklus air, dan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya. Melalui berbagai sesi diskusi, lokakarya, dan pertemuan, peserta forum berbagi pengalaman dan pelajaran dalam pengelolaan air. Solusi-solusi yang berkelanjutan dan relevan diidentifikasi dan didiskusikan untuk diimplementasikan di berbagai konteks.

WWF ke-10 adalah kesempatan untuk membangun konsensus global tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan air yang berkeadilan. Ini melibatkan diskusi tentang alokasi sumber daya air, perlindungan ekosistem air, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hasil dan rekomendasi dari WWF ke-10 memiliki potensi untuk memengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, forum ini membentuk arah kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, pemenuhan target SDGs di Indonesia telah melampaui 60 persen hingga tahun 2023. Hal ini membuat banyak negara tertarik untuk mempelajari pendekatan Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama di tengah berbagai krisis yang dihadapi.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memperjuangkan empat hal pokok dalam pengelolaan sumber daya air global di WWF ke-10. Beberapa isu pokok tersebut antara lain, kesepakatan internasional melalui Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia (World Lake Day). Berikutnya, Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan Centre of Excellence terkait dengan isu-isu air dan perubahan iklim serta resiliensi dari kedua situasi tersebut.

Ketiga, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan adanya program Integrated Water Resources Management (pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi), khususnya di pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, Indonesia juga akan berupaya menghasilkan lebih dari 100 proyek konkret di bidang air yang telah dikurasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Presiden World Water Council, Loïc Fauchon, mengajak seluruh negara untuk menjadikan WWF ke-10 sebagai momentum peningkatan kerja sama pengelolaan air secara global. Fauchon menegaskan bahwa permasalahan air harus menjadi salah satu prioritas utama bagi seluruh negara di dunia saat ini. Dia menyoroti pentingnya kesadaran politik untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan pengelolaan air.

Fauchon juga menyoroti permasalahan utama terkait air di negara-negara Asia Tenggara, seperti kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya air dan pertumbuhan populasi yang masif yang meningkatkan kebutuhan akan air bersih. Dia juga menekankan pentingnya menangani isu-isu seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan pembentukan Global Water Fund dalam ajang WWF ke-10 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024. Pembahasan mengenai pembentukan dana global ini akan menjadi salah satu topik utama dalam proses politik, regional, dan tematik di forum tersebut.

Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan WWF ke-10, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa pembentukan Global Water Fund bertujuan untuk mengatasi ketimpangan anggaran dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada tahun 2030. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia masih tidak memiliki akses air bersih.

Herry juga menjelaskan bahwa Global Water Fund akan digunakan untuk membiayai infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan. Pembentukan dana ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi masalah air global.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya untuk mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia. IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga 1 miliar dolar AS untuk proyek air bersih.

Muhammad Zainal Fatah, Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, menyatakan bahwa hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan disusun dalam bentuk konsep catatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam WWF.

Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam World Water Forum ke-10, termasuk kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan. Berbagai agenda tersebut pun diharapkan dapat terwujud sebagai salah satu warisan Indonesia bagi dunia.

)* Penulis Merupakan Kontributor Bumi Hijau Institute