Oleh: Recky Rumbiak
Semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung penuh percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk peningkatan kesejahteraan dan terciptanya pemerataan di Indonesia.
Terjadinya pemerataan di seluruh pelosok negeri memang menjadi salah satu fokus utama dari Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sehingga beliau tidak henti-hentinya memberlakukan berbagai macam program percepatan pembangunan bahkan di Provinsi paling Timur Tanah Air, yakni di Papua.
Hal tersebut lantaran bukan hanya karena Papua berada di provinsi paling ujung dari bangsa ini saja, namun juga berkaitan dari adanya ketimpangan yang sejak lama mereka alami sebagai dampak dari upaya pembangunan yang hanya berparadigma Jawasentris saja atau terkesan mengutamakan Pulau Jawa saja. Maka dari itu, semua pihak wajib turut serta mendukung upaya pemerintah tersebut.
Kesungguhan dari Pemerintah RI dalam menggencarkan percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih sebenarnya mampu terlihat dari banyak hal. Beberapa yakni dari rancangan regulasi mengenai hal tersebut seperti adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan juga keberadaan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2024 (RIPPP).
Oleh karena itu, untuk terus memastikan kesuksesan berjalannya seluruh program percepatan pembangunan di wilayah tersebut, tentunya bukan hanya sekedar regulasi saja yang penting melainkan juga harus terjadi kerja sama dari berbagai macam pihak supaya seluruh dasar hukum yang terbit tadi mampu terimplementasi dengan optimal di lapangan.
Mengenai hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa untuk percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua, memang sangat perlu adanya dukungan dari semua pihak secara optimal.
Termasuk pula, dukungan tersebut sangat penting juga berasal dari segala elemen tanpa terkesuali seperti halnya organisasi masyarakat, perwakilan atau tokoh setempat. Unsur adat, agama, kaum perempuan yang seluruhnya merupakan orang asli Papua (OAP) mereka semua harus turut serta mendukung penuh semua kebijakan atau program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan tanahnya sendiri.
Salah satu hal yang bisa menandakan bentuk konkret adanya dukungan nyata dari berbagai pihak tersebut yakni secara konsisten mereka bisa menyosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah dan rancangannya kepada segenap elemen masyarakat Papua.
Pasalnya, sejauh ini pemerintah sudah membuat banyak macam keputusan dan telah bertekad kuat untuk memberikan afirmatif kepada segenap masyarakat orang asli Papua (OAP) sehingga sosialisasi mengenai segala macam kebijakan afirmatif tersebut seharusnya bisa tersampaikan ke telinga seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih, juga berguna untuk meminimalisasi adanya hasutan dan isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang masih anti terjadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Presiden RI, Jokowi memang sangat ingin melakukan percepatan pembangunan di Papua, sehingga beliau yang memimpin pemerintahan saat ini banyak menyusun rencana program mengenai hal tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan kesejahteraan di Papua. seluruh program percepatan pembangunan tersebut akan terlaksana mulai tahun ini.
Pendekatan kesejahteraan tersebut berarti pemerintah sangat berfokus untuk melakukan perbaikan pada berbagai fasilitas di Bumi Cenderawasih seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Untuk itu, semua pihak termasuk Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait hingga berbagai elemen dari pemangku kepentingan atau stakeholder terkait lainnya wajib pula memberikan masukan akan berbagai program untuk Papua serta dukungan penuh mereka.
Bagi Kementerian atau Lembaga, Presiden Jokowi bahkan mewajibkan agar mereka turut memasukkan upaya program percepatan pembangunan Papua tersebut dalam anggatan dan rencana kerjanya.
Tidak hanya itu, namun Kepala Negara juga sangat ingin memastikan pendekatan keamanan mampu terjadi di wilayah Bumi Cenderawasih, khususnya pada lokasi yang memang rawan terjadi konflik.
Keamanan juga merupakan aspek yang sangat penting bagi Tanah Papua, maka dari itu pemerintah kemudian memberikan perhatian secara khusus, karena demi menjamin kedamaian di Bumi Cenderawasih.
Sebagai informasi bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin akan berkunjung secara langsung ke Tanah Papua untuk meninjau berjalannya program tersebut. Beliau akan menjadi koordinator pelaksana program percepatan pembangunan Papua.
Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa rapat program percepatan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan itu juga turut membahas soal anggaran operasional khusus di Bumi Cenderawasih, yang mana juga menghadirkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Hadirnya berbagai pihak tersebut, menjadikan bahwa memang upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat di Papua tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya dilaksanakan oleh beberapa pihak tertentu saja, melainkan harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.
*) Mahasiswa Papua tinggal di Manado
Kamis, 16 Mei 2024
Silakan tulis komentar Anda
