Waspada Hoaks, PPLN Kuala Lumpur Tegaskan Tidak Ada Intervensi Intelijen di Pemilu - BERITA JOGJA

Rabu, 14 Februari 2024

Waspada Hoaks, PPLN Kuala Lumpur Tegaskan Tidak Ada Intervensi Intelijen di Pemilu


Jakarta - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan intelijen di Pemilu Kuala Lumpur karena Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tidak bisa diintevensi.


“Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN, mau enggak diintervensi?” kata Hermono di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.


Hermono pun menyebut bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan proses pemilu yang berlangsung di luar negeri, termasuk di Kuala Lumpur. Mereka menekankan bahwa proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku.


Siapa pun pihak yang berkepentingan tentu bisa mengintervensi, tetapi kembali ke PPLN apakah mau diintervensi atau tidak. “Kan ada Pakta Integritas,” tambahnya.


Sementara itu, Omar Faruk selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur juga menjelaskan Pemilu di Kuala Lumpur dilaksanakan dengan penuh antusias warga Indonesia tanpa ada keterlibatan intelijen didalamnya. 


Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar dan dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024.


“Video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak POS Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024,” jelas Omar Faruk.


PPLN, lanjutnya, juga secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoaks yang beredar di media sosial tersebut.


Ia pun membantah tuduhan keterlibatan oknum anggota BIN a.n Hermanto yang mengintervensi PPLN maupun Panwaslu Kuala Lumpur dalam proses tahapan Pemilu. 


Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan BIN sebagai lembaga pemerintah.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda