Oleh : Vania Salsabila Pratama )*
Pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat optimal dalam mencegah adanya kemungkinan atau potensi akan kebocoran data dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh masyarakat di Indonesia diimbau untuk tidak terprovokasi adanya beberapa pemberitaan yang beredar di media sosial, yang masih belum bisa dikonfirmasi akan kebenarannya.
Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos menanggapi adanya kabar akan dugaan kebocoran data di masyarakat. menurutnya, pihaknya sudah mengetahui dengan adanya kabar tersebut, yakni diduga ada peretas yang melakukan penjualan data hingga sebanyak 252 juta masyarakat dari KPU.
Menanggapi pemberitaan tersebut, penyelenggara Pemilu ini langsung bergerak dengan sangat cepat dalam melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa memastikan akan kebenaran data diduga kebocoran data itu. Pihak KPU sendiri menggandeng dan meminta bantuan pada sejumlah lembaga terkait seperti Satuan Tugas (Satgas) Cyber dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Mabes Polri.
Adanya koordinasi yang dilakukan oleh KPU tersebut merupakan sebuah langkah yang sangat optimal, yang mana berguna untuk melakukan konfirmasi akan kebenaran data tersebut apakah memang dugaan penjualan data yang dilakukan oleh seorang peretas itu merupakan data dari pihak penyelenggara pemilihan umum atau bukan.
Setelah menjalin koordinasi dengan KPU, kemudian pihak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) langsung melakukan pengusutan akan adanya dugaan kebocoran data akan para pemilih tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Adi Vivid mengungkapkan bahwa dugaan kebocoran data KPU ditemukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggotanya. Saat ini, pihak Tim Computer Security Incident Response Team (CSRIT) sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut soal adanya dugaan kebocoran data itu.
Viralnya pemberitaan atas kasus dugaan kebocoran data dan penjualan data tersebut. Bermula dari adanya cuitan dalam platform X @p4c3n0g3 membeberkan melalui threat actor bernama Jimbo yang menjual berbagai data dari KPU. Data tersebut dijual dengan harga 2 BTC (bitcoin) yang memuat informasi dari sebanyak 252 juta orang yang meliputi Nomor Induk Keluarga (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tempat Pemungutan Suara (TPS), e-ktp, jenis kelamin hingga tanggal lahir.
Seorang peretas dengan nama anonim ‘Jimbo’ itu mengklaim bahwa dirinya telah melakukan peretasan situs kpu.go.id dan telah berhasil mendapatkan berbagai data dari para pemilih melalui situs tersebut. Kemudian Jimbo membagikan hingga 500 ribu data contoh yang berhasil dia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang memang kerap kali digunakan untuk melakukan jual beli hasil peretasan.
Dirinya membagikan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id untuk semakin meyakinkan akan kebenaran data yang dia dapatkan. Seluruh data itu dijual dengan harga 74 ribu US Dollar atau sekitar 1,1 miliar Rupiah, kemudian pada tangkapan layar lainnya yang dia bagikan, Jimbo mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana dirinya meretas situs KPU.
Sebagai informasi, bahwa sebenarnya seluruh data tersebut juga termasuk ke dalam Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kedutaan besar Republik Indonesia (BKRI), dan Konsulat Republik Indonesia (KRI).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap supaya seluruh masyarakat di Tanah Air juga dapat bersinergi untuk menjaga akan situasi yang damai menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
Kapolri mengimbau kepada masyarakat untuk jangan sampai mudah terprovokasi dengan adanya berbagai macam berita bohong atau hoaks yang menyebar, termasuk juga jika ada berbagai ajakan hingga hasutan yang kemudian mampu berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasalnya, bangsa Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang besar. maka dari itu sangat penting untuk bisa bersama-sama saling menjaga adanya persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik, lantaran persatuan dan kesatuan serta berupaya untuk tidak terjadinya perpecahan di tengah masyarakat merupakan hal utama yang memang harus dijaga.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi degan adanya berbagai macam pemberitaan bohong ataupun hoaks yang beredar di media sosial atau dari berbagai sumber yang belum bisa dikonfirmasi akan kebenarannya. Hal tersebut bertujuan supaya persatuan dan kesatuan di NKRI tetap utuh terjaga.
Selain itu, mengenai adanya kabar bahwa terdapat dugaan kebocoran data dari KPU yang dilakukan oleh seorang peretas dan diduga dirinya melakukan penjualan akan seluruh data tersebut juga telah langsung ditangani dengan mengerahkan berbagai lembaga untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penyelenggara pemilihan umum sudah sangat optimal dalam mencegah supaya kebocoran data tidak terjadi.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Rabu, 29 November 2023
Silakan tulis komentar Anda
