Oleh : Farizwan Juli )*
Pembangunan infrastruktur di Papua terus dikebut di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Masifnya pembangunan infrastruktur tersebut akan selaras dengan datangnya investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selama ini, investasi di Papua belum terlalu banyak karena infrastruktur yang belum memadai. Terlebih luasnya wilayah Papua cukup sulit dijangkau dengan jalur darat yang membuat biaya logistik cukup mahal.
Dengan begitu, komitmen membangun daerah Papua melalui infrastruktur akan mewujudkan kesejahteraan warga Cenderawasih. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya. Pemerataan perekonomian Indonesia memang harus segera direalisasikan yang bertujuan untuk membangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Infrastruktur dan beberapa tempat-tempat penting lainnya seperti pelabuhan dan bandara juga gencar dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat setempat.
Wakil Ketua II DPRP Papua Dapil Selatan Papua, Eduardus Kaize, menyoroti perluasan perhatian Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, terutama Papua Selatan. Pihaknya menekankan bahwa kehadiran Penjabat Gubernur belum memberikan dampak positif pada pembangunan fisik, terutama terkait kantor gubernur yang rencananya akan berlokasi di kawasan Salor, Distrik Kurik. Pihaknya berharap bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian ekstra terhadap Papua Selatan, memastikan kelancaran pembangunan fisik, serta mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal rencana pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu di Papua. Adapun lahan yang sudah disiapkan tersebut, seluas lebih dari 1 juta hektare di daerah Merauke, Papua. Pembukaan pabrik gula ini merupakan upaya pemerintah dalam menggenjot produksi gula di dalam negeri. Pembangunan pabrik gula diputuskan di Papua karena wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk menggenjot produksi tebu dalam negeri. Selain itu, faktor lahan yang luas juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam membangun pabrik gula di ujung timur Indonesia tersebut. Adapun nilai investasinya, satu pabrik gula bisa mencapai sekitar Rp2,5 triliun-Rp3 triliun dengan kapasitas produksi sekitar 8.000-12.000 ton cane per day (TCD).
Pihaknya mengatakan, pabrik gula di Papua ini rencananya akan dibangun di kawasan milik Holding BUMN Pangan, ID Food. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan untuk pihak swasta yang berminat mengambil proyek pembangunan pabrik gula di daerah Papua tersebut.
Lebih lanjut, Amran berharap kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Brasil dapat terlaksana, sehingga teknologi di pabrik gula tersebut nantinya dapat lebih mumpuni. Karena, Brasil ahli dalam teknologi produksi gula.
Pihaknya juga menjelaskan, investasi mulai masuk ke Papua merupakan respon atas infrastruktur yang mulai memadai dan nantinya akan mampu menjangkau wilayah strategis seperti agroklimat serta alam yang potensial. Sehingga bukan tidak mungkin Papua akan menjadi daya tarik investasi yang lebih besar kedepannya dan mampu menyerap tenaga kerja.
Suatu daerah memang membutuhkan sebuah transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti bandara dan pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Memang dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah. Bukti nyata sudah di depan mata, rencana pembangunan pabrik gula dengan melibatkan swasta. Nantinya komoditas pangan di Papua juga akan lebih murah bahkan setara dengan wilayah lain.
General Superintendent Tailing Utilization PT Freeport Indonesia, Sastro Samser Siburian mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mendukung pembangunan infrastruktur di Papua dengan memanfaatkan pasir sisa tambang atau tailing untuk bahan baku campuran aspal.
Menurutnya, aspal tailing tersebut dipergunakan untuk pengaspalan pada beberapa fasilitas PTFI di Timika. Pada 2020, PTFI telah mengirimkan material tailing sebagai material agregat infrastruktur jalan di Merauke. Proyek serupa tahun ini untuk membantu mempercepat infrastruktur Papua.
Saat ini aspal dengan campuran tailing sudah digunakan pada beberapa titik di area dataran rendah wilayah kerja PTFI yaitu di jalan sekitar perkantoran gedung OB dan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Juga pada fasilitas pengolahan air di Kuala Kencana, Rimba Papua Hotel (RPH), check point Kuala Kencana, dan akses jalan masuk menuju Rimba Papua Golf. Hasil uji laboratorium menunjukkan kepadatan campuran dengan nilai terendah 99,23 persen dan tertinggi 102,35 persen, sehingga aspal tailing telah memenuhi standar kualitas AASHTO T 166.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di wilayah Papua bukan hanya dirasakan oleh Pemerintah RI saja, sebab masyarakat setempat juga pastinya dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Bumi Cendrawasih itu. Pasalnya memang, dengan adanya infrastruktur yang memadai, investasi akan secara masif masuk dan memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat bisa dengan mudah melakukan mobilitas untuk menjangkau kawasan lainnya.
Perlu dukungan penuh dari masyarakat dalam pengembangan infrastruktur di Papua ini. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
Jumat, 17 November 2023
Silakan tulis komentar Anda
